BOGOR TODAY – Menjelang bursa pendaftaran Calon Walikota Bogor, sejumlah elite partai sudah menghimpun dan menjajaki koalisi untuk melawan petahana, Bima Arya Sugiarto. PDIP diprediksi menjadi poros kekuatan melawan Bima Arya. Pun sejauh ini belum ada satu pasangan calon atau koalisi yang melakukan deklarasi, namun dinamika politik semakin memanas.

Sekretaris DPC PDIP Kota Bogor, Atty Soemadikarya mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan sementara, partainya sudah membentuk poros koalisi baru yakni dengan Golkar dan PPP. “Kami sudah sepakat koalisi dengan Golkar dan PPP. Namun kami belum ada kesepakatan deklarasi calon. Opsi ini diambil untuk membuka jalur koalisi besar melawan petahana (Bima Arya),” ungkapnya.

Baca Juga :  Kebakaran Menghanguskan Kantor Kepala Desa di Banda Aceh

Atty menegaskan, gerbong PDIP, Golkar dan PPP sepakat untuk membuka koalisi dengan partai lain. “Kami berharap partai lain bisa bergabung, masih ada Hanura, PKB, Nasdem. Pertemuan masih dijadwalkan dan masih dalam komunikasi politik untuk menyamakan presepsi,” kata dia.

Atty menegaskan, rencana perlawanan terhadap petahana ini melihat belum adanya ketidakoptimalan pengelolaan anggaran belanja daerah Kota Bogor. “Masih banyak kebutuhan rakyat yang belum terpenuhi. Koalisi berbasis kerakyatan yang dihimpun PDIP ini akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Bogor yang lebih pro rakyat,” kata dia.

Ketua DPC PDI Perjuangan Dadang Iskandar Danubrata, pertemuan dengan PPP Kota Bogor, didasari karena adanya sinyal kuat dari DPP PDI Perjuangan termasuk Badan Pemilu PDIP di Provinsi Jabar untuk menggaet PPP di Pilwalkot Bogor. Jika terjadi koalisi, maka akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa.

Baca Juga :  Puluhan Mantan Karyawan Eks PDJT Datangi Kantor Disnaker

Dadang membocorkan, jika DPP tampaknya tidak bermasalah dengan koalisi ini dan menunggu laporan dari DPC sekitar tanggal 26 Desember mendatang.

“Saya mewakili DPC menyatakan ingin berkoalisi dengan PPP di Pilwalkot. Dan untuk calon, tetap akan melaporkan ke pusat dan provinsi karena ada mekanismenya,” kata Dadang juga Balon Walikota dari internal partai PDIP.