CARINGIN TODAY – Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Anton Sukartono Suratto menuturkan dirinya akan terus memperjuangkan pembangunan jalan penghubung antarkampung, jembatan maupun bantuan stimulan prasarana swadaya (BSPS).
Pada 2019 ini, Anton mengusulkan perbaikan 83 jalan kampung, 80 BSPS rumah yang tidak layak huni maupun 5 unit jembatan penghubung antarkampung hingga kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya.
“Tahun ini ada 80 BSPS untuk rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Bogor dengan besar bantuan Rp17,5 juta per rumah, rehabilitasi 5 unit jembatan antarkampung dengan besar anggaran Rp4-7 milyar. lalu jalan kampung yang besar anggarannya Rp600-800 juta,” tutur Anton kepada wartawan, Jumat (2/8/2019)
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor ini menambahkan selama duduk di kursi Komisi V DPR RI dirinya sudah mengusulkan lebih dari 10.000 BSPS, pembangunan 1.200 jalan kampung, dan pembangunan puluhan jembatan.
“Pembangunan jalan kampung, jembatan dan BSPS ini masuk program Pedoman Insfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang ada dibawah Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera). Dengan memperbaiki insfrastruktur di kampung-kampung seperti ini kami berharap taraf ekonomi dan kesehatan masyarakat meningkat hingga mereka yang tadinya hidup sederhana menjadi sejahtera,” tambahnya.
Anton yang tiga periode terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor ini menjelaskan aspirasi perbaikan jalan antar kampung, jembatan antar kampung dan BSPS ini dia dapat dari kepala desa (Kades) yang lalu ia teruskan ke KemenPU-Pera.
“Sebagai anggota DPR RI khususnya komisi V kami mendapatkan aspirasi dari para Kades, lalu kami ajukan ke KemenPU-Pera hingga ada peningkatan status desa tertinggal menjadi desa berkembang, mandiri ataupun maju,” jelas Anton.
Dia menegaskan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan jalan antar kampung, jembatan antar kampung dan BSPS jangan ‘bermain-main’ dengan proyek-proyek diatas karena diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pelaksanaan pembangunan jalan antar kampung, jembatan antar kampung dan BSPS ini dilakukan swadaya oleh masyarakat langsung, namun agar program PISEW ini tidak sia-sia saya menghimbau laksanakan dengan baik karena kalau ada yang ‘main-main’ bisa diperiksa oleh Kejaksaan dan KPK,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua RW 03 Kampung Batu Kembar Desa Cidereum Abbas Maulana berterima kasih atas bantuan BSPS dan pembangunan jalan antar kampung dari Komisi V DPR RI maupun KementerianPU-Pera.
“Mewakili masyarakat, saya berterima kasih karena jalan antar kampung dan lima unit rumah yang tidak layak huni telah mendapatkan bantuan BSPS, semoga bulan September mendatang kampung kami masih mendapatkan bantuan karena rumah yang tidak layak huni di kampung ini jumlahnya masih cukup banyak,” ungkap Abbas. (Agus)
Bagi Halaman
