Pada kesempatan yang sama, Emil menjelaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar saat ini menerapkan Dynamic Governance atau Birokrasi Dinamis. Hal ini untuk mendobrak kebekuan dan lambannya kegiatan pembangunan akibat permasalahan birokrasi.
Penerapan Birokrasi Dinamis, kata Emil, tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lebih cepat, tetapi juga menghadirkan sumber-sumber anggaran pembangunan yang semakin banyak.
Selain bergantung pada tiga anggaran negara yang meliputi APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN, Pemda Provinsi Jabar memanfaatkan lima sumber anggaran lain yang disebut dengan Delapan Pintu Anggaran.
Lima sumber anggaran tersebut meliputi KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemda Jawa Barat menyebut beragam sumber pemasukan ini dengan.
 Selain penerapan Birokrasi Dinamis dalam pengelolaan pemerintahan, menurut Emil, Pemda Provinsi Jabar mempraktekkan konsep Penthahelix dengan menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media) dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan.
Emil pun berharap informasi aktual yang disampaikannya pada workshop kali ini bisa memperkuat para wakil rakyat terkait tantangan pembangunan saat ini.
“Sehingga nanti kebijakan saling menguatkan. Itulah materi yang saya sampaikan di acara ini,” tutupnya.(Muti/pkl/net)
