BOGOR TODAY – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mendorong dan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberlakukan lockdown.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, DKI Jakarta menjadi acuan sebelum pemerintah di daerah seperti Kabupaten dan Kota Bogor megambil langkah lokal lockdown.
“Jadi kami sepakat untuk mendorong Jakarta untuk lockdown. Kalau Jakarat engga (lockdown) itu akan susah. Karena orang-orang akan terus berbondong-bondong keluar masuk jakarta,” jelas Ade Yasin usai rapat di Rumah Dinas Walikota Bogor, Minggu (29/3/20).
Potensi penyebaran virus corona dari Jakarta ke Bogor dinilai sangat lah besar. Di Kabupaten Bogor sendiri, tercatat hampir semua orang positif Covid-19 itu mayoritas adalah episentrumnya dari Jakarta.
“Kami meminta kepada Jakarta untuk lockdown. Dengan begitu, mudah-mudahan bisa menekan jumlah positif dan wilayah juga bisa mengikuti. Sehingga tidak terlalu berat untuk kami mengamankan di wilayah masing-masing,” tegas Ade Yasin.
Ketika lockdown diberlakukan di Jakarta, ia menyebut pemerintah daerah di Bogor akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Salah satunya adalah personel yang akan mengawasi untuk pintu-pintu gerbang besar di Bogor sebagai pintu masuk dari wilayah perbatasan.
“Kita sepakat bersama Pemkot Bogor untuk menjaga pintu masuk ke Bogor untuk mencegah penyebaran virus itu. Kita juga harus pikirkan personelnya, karena kan sangat banyak. Tapi kita dorong dulu Jakarta untuk lockdown,” tegasnya.
Langkah itu sendiri dilakukan karena semakin mewabahnya pandemi Covid-19 di wilayah Bogor. Terlebih baik Kota maupun Kabupaten Bogor sudah dinyatakan sebagai wilayah darurat virus corona. Bahkan Kota Bogor sudah masuk daerah dengan Kejadian Luar Biasa atau KLB.
Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim menyebut, tingkat ketergantungan Bogor terhadap Jakarta ini sangatlah tinggi. Mulai dari koneksi warga hingga lalu lintasnya.
“DKI saat ini menjadi episentrum penyebaran Covid-19. Sehingga jika DKI tidak melakukan pembatasan-pembatasan, langkah yang dilakukan pemerintah daerah di Bogor tidak akan ada artinya,” jelas Dedie. (Firdaus)
Bagi Halaman
