BOGOR TODAY – Para pengusaha kontruksi yang tergabung dalam Kadin, Gapensi dan 18 asosiasi lainnya di Kota Bogor, mempertanyakan berbagai kegiatan paket pekerjaan di sejumlah dinas instansi atau OPD Pemkot Bogor, khususnya paket Penunjukan Langsung (PL). Wakil Ketua Kadin Kota Bogo, Agus Lukman mengatakan, di Kota Bogor ada 184 kontraktor yang hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan pembangunan fisik. Walaupun dalam kondisi pandemi yang terjadi sejak awal tahun ini, jelang bulan ke 10 atau November ini seharusnya sudah ada kejelasan soal paket pekerjaan di dinas. Kadin menyadari situasional dan ingin membantu menyelesaikan berbagai program pembangunan di Kota Bogor. Tetapi di pihak lain, banyak perusahaan yang bubar karena tidak dapat bekerja, tidak dapat paket pekerjaan. Banyak juga perusahaan yang akhirnya mem-PHK karyawannya karena tidak adanya pekerjaan. “Imbas pandemi sangat besar, banyak PHK terjadi di perusahaan. Yang terjadi saat ini perusahaan itu bertahan hidup bukan untuk mencari keuntangan. Kondisi itu seharusnya dipikirkan oleh Pemkot Bogor ataupun DPRD Kota Bogor,” kata Agus didampingi Satgas Kadin Tumpal Panjaitan. Ia membeberkan, banyak informasi bahwa sejumlah paket pekerjaan di dinas, diduga merupakan paket milik dewan. Dalam hal ini, DPRD Kota Bogor sebagai wakil rakyat, seharusnya memperhatikan dan membela kondisi para pengusaha. Tetapi faktanya, paket pekerjaan di dinas, tidak diserahkan ke kontraktor, walaupun jelas asosiasinya. Diduga, pihak DPRD juga menguasai paket proyek pekerjaan PL di dinas. “Kadin mengusulkan program padat karya dalam melaksanakan proyek di Pemkot Bogor. Tapi kenyataannya, paket Pokir itu dikuasai DPRD. Sekarang sudah bulan ke 9, seharusnya paket pekerjaan oleh Pemkot Bogor segera dibuka dan diberikan kepada kami pengusaha. Apalagi kami hanya pengusaha lokal kecil dan menengah,” tandasnya. Senada, Tumpal juga menuding bahwa DPRD berada di balik paket di dinas. Ia menegaskan, DPRD Kota Bogor tidak memiliki rasa empati bagi pengusaha lokal yang merupakan pengusaha kecil menengah. Sebelum pandemi covid-19, ada 90 miliar untuk paket PL di dinas, dan rencana itu terpotong semua karena anggaran dipakai covid dan direcofusing oleh Pemkot Bogor. Tetapi dalam Musrenbang ada anggaran Rp4 Miliar, Pokir pembangunan fisik Rp10 Miliar dan PJU ada Rp15 Miliar.
============================================================
============================================================
============================================================
