“Jadi mesti dilihat apakah aset-aset kita yang ada disana sudah diserahkan semua di site plan yang pertama atau tidak,” katanya.
Kemudian, apakah pemindahan pusat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Apakah ada dalam renstra BKPSDM. Coba lihat RPJMD Kota Bogor, visinya kota ramah keluarga. Kemudian misinya sehat, cerdas, sejahtera. Kenapa di tengah jalan tiba-tiba pindahin pusat pemerintahan,” katanya.
ASB menilai bahwa pemindahan pusat pemerintahan bukanlah program prioritas, dan tak ada hubungannya dengan visi misi yang ada. “Jadi seolah-olah di BKPSDM dipaksakan ada kajian soal kebutuhan perkantoran OPD,” tandasnya. (Heri)
============================================================
============================================================
============================================================
