Ia mengaku pengadaan alkes dari Banprov yang diusulkan jauh sebelum adanya covid itu sudah diperiksa oleh dua institusi dan tidak ada temuan apapun, karena apa yang diusulkan itu memakai e-purchasing yang sudah sesuai peraturan pemerintah dan terbuka.
“Artinya saya tidak melakukan intervensi dan tidak boleh interest, semuanya normatif, dokumennya jelas, dokter dokter spesialis kita libatkan, sehingga alat itu benar-benar yang mereka inginkan,” ungkapnya.
Masih kata Ilham, sebetulnya untuk penanganan Covid ini anggarannya bukan dari Banprov, melainkan bersumber dari BTT refocusing APBD dan anggarannya untuk beli PCR dan lainnya. “Sekali lagi Banprov itu, usulannya bukan untuk pengadaan alkes penanganan covid, karena kan kita usulkannya jauh sebelum covid, dan untuk covid itu bersumber dari BTT refocusing APBD untuk beli PCR dan lainnya, tapi kita juga dapat bantuan hibah alat,” jelasnya.
Ilham pun mengaku siap jika dirinya dipanggil kembali oleh DPRD untuk diminta penjelasan soal Banprov ini. “Sebenarnya kita juga bahwa itu sudah dilaporkan pada LKPJ. Jadi waktu di komisi 2 itu saya yang bicara, sedangkan waktu di komisi 4 kebetulan saya berhalangan hadir karena waktu itu saya ke Kemenkes dan BNPB dalam rangka membantu proses RSL (Rumah Sakit Lapangan), sehingga terpaksa diwakilkan oleh wakil direktur,” katanya.
“Saya sudah jelaskan loh secara gamblang, saya waktu itu sebutkan banprov yang Rp 55 miliar itu untuk meningkatkan kapasitas dan bukan tahun ini, tapi sebelumnya. Kalau misalnya DPRD kembali memanggil untuk menanyakan banprov ini, kami siap-siap saja. Yang jelas sejauh ini dewan dalam menjalankan fungsinya cukup bagus dan sah-sah saja jika DPRD melakukan fungsinya dalam pengawasan dan kontrolnya,” tutupnya. (Heri).
