BOGOR TODAY – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan semua anggota DPRD Kabupaten Bogor telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) 2020. Laporan tersebut kini sedang tahap verifikasi.

Baca Juga : Dewan Apresiasi Kinerja Baik Pemkab Bogor Tahun 2020

“Semua anggota sudah menyampaikan laporan secara online sebelum batas waktu akhir penyerahan ditutup jam 12 malam kemarin tanggal 31 Maret 2021. Ada yang sudah dinyatakan lengkap dan ada juga statusnya masih dalam antrian untuk diverifikasi,” ujarnya, Kamis (1/4/2021).

Rudy mengapresiasi kepatuhan yang ditunjukan anggota. Ia juga menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menilai wajar atau tidaknya harta kekayaan anggota DPRD Kabupaten Bogor. “Prinsipnya kami telah menjalankan kewajiban untuk menyampaikan LHKPN setiap tahun. Dan selama ini, semua anggota belum pernah tidak melaporkan LHKPN,” kata dia.

KPK telah menutup batas waktu Penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Rabu (31/3). Berdasarkan data di situs elkpn.go.id dari 378.072 wajib lapor yang telah menyampaikan LHKPN sebanyak 356.133 atau 94,20 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 216.698 berkas dinyatakan lengkap, belum lengkap 39.256 berkas dan masih dalam antrian sebanyak 100.170 berkas.

Baca Juga : Sindir Pemkab Bogor, Dewan : Jalan Pakansari Lebih Baik Dijadikan Wisata Air

Baca Juga : Ade Yasin Singgung Perumda Tirta Kahuripan Soal Pelayanan

Dengan demikian, tingkat kepatuhan dihitung berdasarkan jumlah status pelaporan LHKPN seluruh wajib lapor 57,32 persen. Ketua KPK Firli Bahuri meminta masyarakat membantu memantau kekayaan para pejabat.

“Masyarakat bisa melihat wajar tidaknya harta dan kekayaan yang disampaikan oleh penyelenggara negara, jika melihat ada yang ganjil,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 April 2021.

Firli mengatakan peran masyarakat penting dalam pencegahan korupsi. Dia meminta masyarakat melapor bila ada dugaan praktik rasuah yang terlihat dari LHKPN pejabat negara.

Baca Juga : Innalilahi 5 Bulan Insentif Nakes Belum Cair

“Masyarakat dapat melaporkannya pada kolom komentar yang tersedia, tinggal ditulis harta dan kekayaan apa saja yang tidak wajar atau belum disampaikan abdi negara tersebut,” kata dia. (*/Iman R Hakim)