BOGOR TODAY – Pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana bakal mengoperasikan 52 armada bus di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, dengan sistem Buy The Service (BTS) atau program angkutan umum bersubsidi.

Baca Juga : Pemekaran Wilayah Kabupaten Bogor Hanya Isu Nina Bobo

Untuk melancarkan program yang disebut-sebut untuk mengurai kemacetan itu pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Ade Yana menyebut bahwa dirinya keberatan dengan rencana pemerintah pusat dengan mendatangkan 52 armada bus untuk beroperasi di kawasan Puncak.

Baca Juga : Mendekati Puasa DPRD Minta Disdagin Antisipasi Kebutuhan Sembako

Baca Juga : Dewan Desak Pemkab Bogor Anggarkan Bansos Tunai Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

“Dengan ditambahnya armada bus di Puncak bukan solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan dan itu harus dibarengi dengan menghilangkan 556 angkot,” kata Ade, Selasa (6/4/2021).

Menurutnya, dengan mendatangkan bus sebanyak itu Ade meyakini bakal menjadi permasalahan baru yang akan berimbas kepada ratusan sopir angkutan umum.

Baca Juga : Pencanangan Zona Bebas Korupsi Momentum Membangun Kultur Birokrasi Bersih

Baca Juga : Dewan Apresiasi Kinerja Baik Pemkab Bogor Tahun 2020

“Ini pasti akan menjadi gejolak di bawah. Nanti ratusan supir angkot itu kerja apa, mereka mau makan apa,” tegas mantan Camat Klapanunggal itu.

Dirinya juga meyakini bahwa pemicu utama dari macetnya di kawasan Puncak karena tingginya volume kendaraan, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, akan tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan infrastruktur kualitas jalan.

Baca Juga : Sindir Pemkab Bogor, Dewan : Jalan Pakansari Lebih Baik Dijadikan Wisata Air

Baca Juga : Innalilahi 5 Bulan Insentif Nakes Belum Cair

“Solusinya ya jalur Puncak dua. Karena jalur Puncak yang sekarang sudah sulit untuk diperlebar badan jalannya,” tutupnya. (B. Supriyadi)