FLORES TODAY – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur, Umbu Wulang T Paranggi menyebut bahwa Pemerintah Provinsi NTT dinilai tidak menjalankan secara optimal dalam menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang delapan desa tersebut.

“Padahal akhir tahun lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah memperingatkan adanya La Nina yang berdampak pada cuaca di wilayah itu, harusnya sudah ada kesiapsiagaan,” kata Wulang seperti dikutip cnninonesia.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga : Dampak Banjir Bandang NTT,  256 Jiwa Mengungsi, 24 Jiwa Hilang

Menurutnya, sebelum bencana terjadi kesiapan mitigasi itu bisa berupa edukasi terhadap masyarakat yang tinggal di lereng gunung, hulu, sepanjang aliran sungai, serta pesisir. Dimana yang saat itu banyak menelan korban akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Dengan demikian, dirinya menyayangkan bencana tersebut harus menelan korban yang begitu besar dan berdampak pula terhadap infrastruktur yang begitu luas hanya gara-gara satu faktor, yaitu mitigasi yang bermasalah.

“Saya menilai, penanganan dampak dari bencana ini terlihat lambat. Terbukti ketika rekan-rekan Walhi turun ke lokasi yang saat itu sedikit sekali tim SAR, juga bantuan terhadap warga terdampak tidak ada,” sesalnya.

Baca juga : Tagar Pray For NTT Trending Topik di Twitter, Marion Jola Ungkap Kesedihan

Melihat hal itu, dirinya mendesak pemerintah untuk segera membuat status tanggap darurat agar lebih sistematis dan komprehensif penanganannya. Tak hanya itu, Wulang juga mengatakan bencana itu berdampak juga terhadap sektor pertanian, yang mana sektor itu merupakan ketahanan pangan masyarakat dan akan menjadi masalah dalam jangka panjang.

“Karena di situ ada urusan pangan rakyat yang habis, ada nyawa rakyat yang juga hilang, ada keluasan dampak juga terpenuhi,” tuturnya. (CNN/B. Supriyadi).