Ketua Dewan Guru Besar (DGB) UI, Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky. Foto : Istimewa

JAKARTA TODAY – Empat organisasi Universitas Indonesia (UI) dikabarkan bakal menggelar rapat membahas persoalan Statuta UI, pada Kamis (29/7/2021) besok. Empat organisasi tersebut di antaranya Dewan Guru Besar (DGB) UI, Senat Akademik, Majelis Wali Amanat dan Rektorat.

Baca juga : Polisi Selidiki Soal Bungkus Gorengan Hasil Test PCR

“Akan dilakukan rapat empat organ Kamis besok,” kata anggota DGB UI Inne Minara S Ruky seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (28/7/2021).

Baca juga : Diangkat Jadi Kadisbudpar Deni Ziarah ke Makam Bupati Ketiga Kabupaten Bogor

Dirinya menyebut bahwa pihaknya akan secara tegas meminta internal kampus membatalkan implementasi Statuta UI dan kembali pada Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013.

Dengan demikian, Ia berharap rapat tersebut bisa menghasilkan solusi untuk menyelesaikan polemik Statuta UI. Inne mengaku hingga saat ini belum terpikir akan mengajukan judicial review (pengujian yudisial) jika rapat tidak berhasil menyelesaikan masalah.

Baca Juga :  BUNG HATTA ADALAH PANCASILA YANG BERJALAN

Baca juga : Polisi Selidiki Soal Bungkus Gorengan Hasil Test PCR

Namun, kata dia tidak menutup kemungkinan akan membawa kasus ini ke jalur hukum. DGB UI menilai poin-poin yang diatur dalam statuta yang baru tidak dibuat untuk kebaikan kampus.

“DGB UI yakin penyusunan Statuta UI juga tidak sesuai prosedur, sehingga cacat formil,” kata Inne.

Baca juga : IPB Bangun Ketahanan Pangan Keluarga di Tengah Pandemi Melalui “Budikdamber”

Revisi Statuta UI, sambung Inne bermula atas inisiasi Rektor UI Ari Kuncoro. Inne mengungkapkan Ari mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pada Januari 2020 agar merevisi statuta.

Lalu, pada Februari, empat organ internal UI mengadakan rapat dengan agenda memberitahu dan membahas arahan Kemendikbudristek agar merevisi Statuta UI.

“Saat itu, kami belum tahu bahwa wacana revisi datang dari keinginan Ari,” ucapnya.

Rapat tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk tim gabungan dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi. Hasilnya, tim gabungan menyusun draf Statuta UI pada Juni 2020.

Baca Juga :  Pengurus PWI Sowan ke DPRD Kota Bogor

Draf tersebut disampaikan kepada Kemendikbudristek. Pada September 2020, Biro Hukum Kemendikbudristek menyampaikan draf baru yang sudah direvisi. Karena masih ada beberapa poin perubahan yang belum dibahas, maka Kemendikbudristek menjanjikan akan menggelar rapat kembali.

Namun hingga PP No. 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI disahkan, DGB UI tidak menerima undangan rapat dari Kemendikbudristek. Inne mengaku terkejut ketika menerima draf PP yang sudah final.

“Sementara DGB baru dapat salinan 19 Juli 2021, kaget dong. Bahkan ketika ditanya ke dikbud, bilangnya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi di situ kan cacat prosedur,” tambahnya.

Sementara, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Nizam mengatakan tidak mengetahui detil terkait penyusunan Statuta UI.

“Saya enggak tau, karena proses penyusunan statuta bukan di Dikti tapi di Setjen Kemendikbud,” tuturnya. (fey/CNN/B. Supriyadi).