BOGOR TODAY – Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor diduga menabrak aturan pemerintah soal perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau yang sekarang berganti nama menjadi PPKM Level 4.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan Perumda PPJ ini, lantaran mengizinkan atau memperbolehkan pedagang non pangan untuk berjualan di masa PPKM Level 4.

Muzakkir selaku Direktur Utama Perumda PPJ Kota Bogor mengaku terpaksa memberikan izin kepada para pedagang non pangan untuk berjualan. Hal itu, dikarenakan para pedagang meminta kebijakan pemerintah agar bisa mendapat penghasilan dimasa serba sulit seperti ini.

Apalagi, lanjut dia, para pedagang ini sebelumnya melakukan aksi demo dan juga memasang spanduk di area pasar kebon kembang, sehingga pihaknya memanggil perwakilan untuk duduk bersama mencari solusi.

“Jujur ini agak dilema, kalau pernyataan Pak Jokowi jelas tanggal 26 Juli itu baru boleh dibuka pasar non pangan, tetapi realita di lapangan para pedagang itu menuntut bahkan melakukan demo. Mereka mencari saya sampai ke sini, akhirnya kami panggil perwakilan pedagang setiap blok di pasar kebon kembang, mulai dari blok B, C, D, Blok AB, Blok F dan Blok G. Kemudian kita kumpul dan saya sampaikan, kalau berdasarkan aturan kan diperbolehkan buka tanggal 26 Juli,” kata Muzakkir kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Baca Juga :  Fasilitas Mewah Isoman Anggota DPR di Hotel Kembali Disoal

Dalam pertemuan itu, sambung Muzakkir, para pedagang ini menyampaikan apabila tidak diizinkan untuk berjualan, maka mereka bisa membayar sewa kios dan tunggakan hutang ke Bank itu dari mana. Bahkan, mereka juga meminta PPJ untuk mengakomodir semua itu.

“Jujur kita tidak bisa berbuat lebih, akhirnya kita duduk bareng, kita buat satu kesepakatan yang dipegang bersama dan akhirnya kita pun mengizinkan mereka untuk berdagang,” bebernya.

Baca Juga :  Satgas Covid Kota Bogor Siapkan Bantuan Sembako dan Obat-obatan untuk Warga Isoman

Meski diberi izin, pihak PPJ tentu meminta untuk mematuhi protokol kesehatan mengingat saat ini masih di tengah pandemi dan juga PPKM. “Dan disitu muncullah 10 poin, diantaranya pengunjung yang boleh masuk kedalam pasar maksimal 50 persen, kemudian jam operasional yang diizinkan mulai pukul 09.00 sampai pukul 15.00 WIB, setiap toko atau kios wajib menyediakan hand sanitizer, pedagang dan pengunjung wajib menggunakan masker ganda (double),” jelasnya.

Selain itu, dari kesepakatan tersebut bahwa pasar nantinya akan diawasi oleh petugas dari TNI, Polri dan juga oleh pedagang itu sendiri. “Jadi, kalau ada yang tidak tertib kita langsung tutup pasar tersebut, yang tidak tertib ini kita gembok dan itu sudah disepakati oleh mereka (pedagang),” tandasnya. (Heri)