Ade Yasin Minta Pusat Kaji Aturan Secara Komprehensif Untuk Puncak

“Dengan adanya masukan dari perwakilan masyarakat akan menyempurnakan regulasi yang sedang kita siapkan. Perwakilan masyarakat juga akan kita undang ke Jakarta untuk merumuskan regulasi yang akan kita keluarkan,” tutur Budi.

Sementara itu, Kapolres Bogor, AKBP Harun memaparkan, kebijakan ganjil genap yang sudah diterapkan pada Minggu lalu merupakan wujud kecintaan kepada warga Puncak, sehingga jangan sampai Puncak yang sudah bagus, hanya karena berita viral sebelumnya, para wisatawan jadi enggan untuk berkunjung ke Puncak, karena kondisi kemacetan yang parah.

“Upaya yang kita lakukan dengan sistem ganjil genap ini untuk mengangkat lagi citra Puncak. Kita ingin orang pergi ke Puncak aman dan nyaman, dengan begitu warga Puncak bisa mendapatkan manfaatnya,” ujar Harun.

Dikabarkan sebelumnya, Bupati juga telah meminta perhatian pemerintah pusat terhadap penataan kawasan puncak lantaran minimnya perhatian. Bahkan, sebelumnya puncak yang telah menjadi salah satu destinasi wisata nasional dicabut karena kerap menimbulkan kemacetan.

Dirinya berharap, anggota DPR RI Fadli Zon turut menyuarakan agar Puncak dapat dijadikan tempat wisata yang mendunia kedepannya.

Melansir antaranews.com, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyebutkan bahwa Kawasan Puncak memiliki potensi perekonomian tinggi karena menjadi tempat wisata yang dikenal oleh masyarakat internasional, terlebih negara-negara timur tengah.

Oleh sebab itu, dirinya sepakat bahwa penataan Kawasan Puncak perlu uluran tangan dari pemerintah pusat. “Memang perlu ada perhatian dari pemerintah pusat, intervensi kebijakan yang tepat terhadap Puncak, karena ini potensinya sangat besar sekali,” ujarnya. (B. Supriyadi)