BOGOR-TODAY.COM, JAKARTA – Vokalis Slank, Kaka meminta aktivitas pembukaan lahan dan hutan di Bumi Cendrawasih (Papua) harus segera dihentikan. Menurutnya, hutan Papua sebagai salah satu paru-paru dunia setelah Amerika Selatan yang saat ini mulai terkikis.
Pemilik nama asli Akhadi Wira Satriaji mengaku ini kali pertama melihat tutupan hutan di Papua dari dekat lewat udara. Selama hampir empat jam, ia melihat secara langsung kondisi hutan yang membentang dari Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Keerom, hingga Jayapura.
Kaka yang merupakan salah satu musisi yang aktif dalam mengampanyekan masalah lingkungan hidup mengaku saat ini tengah bertahap untuk membiasakan diri mengurangi pemakaian alias ‘diet’ plastik.
“Saya saat ini juga bukan orang benar-benar yang berhenti gunakan plastik. Tapi bertahap sudah saya biasakan tidak lagi segala sesuatu menggunakan plastik,” kata Kaka.
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar mengungkapkan bahwa kegiatan melihat tutupan hutan menjadi hal rutin yang mereka lakukan untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan.
Setelah melakukan penerbangan berjam-jam tersebut, dirinya melihat sebagian besar hutan masih lebat. Namun, kondisi ini bisa berubah lantaran akan ada proyek food estate atau lumbung pangan baru dan perluasan perkebunan kelapa sawit yang dialokasikan sampai dua juta hektare di Merauke.
“Jika semua itu dibuka, emisi yang akan keluar dari hutan-hutan itu akan besar sekali,” kata Bustar, seperti dikutip cnnindonesia.com, Kamis (23/9/2021).
Dirinya mengatakan hutan merupakan rumah masyarakat-masyarakat adat yang menjadikan hutan sebagai sumber penting penghidupan mereka.
Bustar mengkhawatirkan, jika pembukaan lahan terjadi akan memicu kerusakan hutan besar-besaran. Masyarakat di Merauke hingga Boven Digoel belum tentu akan menerima manfaat secara langsung.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari Yayasan Auriga Nusantara, deforestasi hutan sejak tahun 1992 hingga tahun 2019 luas hutan alam yang hilang pada 2015-2019 mencapai 2,81 juta hektare. Angka deforestasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 1992.
Sementara, hasil analisis Koalisi Indonesia sejak tahun 1992-2011, sebanyak 72 surat keputusan pelepasan kawasan hutan (PKH) di Papua telah diterbitkan oleh Menteri Kehutanan, luasnya mencapai 1.569.702 hektar dan 84 persennya atau 1.307.607 hektar pelepasan kawasan hutan dan sektor pertanian di tanah Papua digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.
“Puncak deforestasi terjadi pada periode Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya yang menjabat sebagai menteri sejak periode pertama Pemerintahan Joko Widodo,” kata Direktur Informasi dan Data Auriga Nusantara, Dedy Sukmara.
Data yang dipaparkan oleh Koalisi yang terdiri dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu menunjukkan bahwa deforestasi hutan pada periode Menteri LHK Siti Nurbaya (2015-2019) mencapai 298,6 ribu hektare.
Jumlah tersebut sama dengan masa kepemimpinan dua menteri LHK di era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Deforestasi era MS Kaban (2005-2009) mencapai 102,4 ribu hektare. Kemudian saat Zulkifli Hasan (2009-2014) mencapai 196,2 ribu hektare.
“Dapat disimpulkan bahwa deforestasi selama 9 tahun era SBY mencapai angka yang sama dengan 4 tahun sepanjang era Jokowi namun trennya berbeda, jika dilihat berdasarkan luas pelepasan kawasan hutan atau izin usaha yang diterbitkan masing-masing menteri,” kata dia.
Pelepasan kawasan hutan paling gencar sebenarnya dilakukan pada era Menteri LHK Zulhas, dia menerbitkan 37 izin usaha seluas 887,1 ribu hektare.
Sementara itu pada era Siti Nurbaya, hanya mengeluarkan 15 izin seluas 254,4 ribu hektare. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding izin usaha yang diterbitkan menteri LHK lainnya.
Sebagai informasi, ada 10 provinsi kaya hutan yang menyumbang angka deforestasi hutan tertinggi, yakni hingga 1,85 juta. 10 provinsi tersebut menyumbang 80 persen dari total luas hutan alam di Indonesia. Ke-10 provinsi itu yakni Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara Papua dan Papua Barat. (net)
Bagi Halaman
