Janji Kampanye Bima-Dedie, Realisasikan Janji Politik dan Program Prioritas Selesai 2023

“Yang kedua aspek karena kewenangan, jalan kebon pedes dan pemuda itu kewenangan Provinsi Jawa Barat. Tapi kemudian kami realistis ingin menyelesaikan Bogor lancar, itu salah satunya penyelesaian jembatan Otista. yang sekarang menjadi titik bottleneck kemacetan di pusat kota. Itu memang tidak ada pada janji politik, tapi itu kami upayakan oleh kita sebagai target yang realistis,” jelasnya.

Untuk pembebasan lahannya, sambung Rudy sudah dilakukan perencanaannya dan telah selesai. Sekarang pengajuan ke provinsi. Sementara di LKPD 2023 provinsi sudah masuk usulan mengenai otista dengan anggaran Rp52,5 miliar. Ia berharap, itu terealisasi di APBD Provinsi Jawa Barat, sehingga 2023 penyelesaian Otista menjadi salah satu titik pengurai kemacetan bisa terlaksana.

“Ya usulan paling urgent kami prioritaskan itu di Otista itu. Selain program-program lain yang coba kami upayakan bisa diselesaikan penataan angkutan kota melalui re-routing, melalui shifting, melalui kompensasi yang saat ini juga kita upayakan agar penataan transportasi lebih terpadu. Kemudian yang lain terkait keterpaduan stasiun kereta saya kira sudah melihat hasilnya. Dimana, dari alun alun dengan stasiun sudah terintegrasi. Itu pun sedang kita upayakan,” papar Rudy.

Rudy menjabarkan, sejauh ini program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih on progres. Target 20 ribu RTLH, yang saat ini sudah 17 ribu. Tahun ini enam ribu dan tahun depan masih dianggarkan untuk RTLH tersebut. Itu progres-progres yang dilakukan.

Rudy juga mengaku dirinya mendapat amanat untuk menyelesaikan dua pekerjaan yang masih tertunda yang harus diselesaikan segera, salah satunya penanganan PKL yang masih belum terpenuhi dari janji politiknya.

“Kemudian yang saya jelaskan indikator makro pembangunan kota. Indikator pembangunan makro kota itu ada laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, ada kemiskinan dan ada generasio. Nah yang terkait dengan kemiskinan tentu sangat terpengaruh dengan kondisi Covid-19,” tuturnya.

“Saya jelaskan di forum bagaimana ketika ada pembatasan-pembatasan kegiatan mulai dari PPKM biasa sampai darurat itu sangat mempengaruhi struktur ekonomi kota. Karena PDRB kami pada sektor tersier pada perdagangan jasa. Perdagangan jasa kami pada sektor restoran kafe dan mal pada saat itu ditutup. Kalau ditutup kan akses pasar ke ekonomi tertutup juga. Itu mempengaruhi juga,” Rudy menambahakan.

Rudy juga mengatakan, jika dilihat trennya dari 2015-2019 Kota Bogor turun terus sampai angka lima persen. Kemudian naik di angka enam hingga tujuh persen, itu karena pengaruh akses terhadap ekonomi. Tingkat pengangguran sudah di sembilan persen, naik 3,5 persen dan itu karena kondisi bukan pada sektor yang padat karya, tapi sektor jasa yang terpengaruh oleh pembatasan saat itu.

“Kan ini proses recovery (pemulihan, red)  yang harus dilakukan oleh kami supaya kembali ke normal. Saya ingatkan kembali kondisinya grafik secara umum Covid-19 kami berat di Juli 2021, kemudian Februari 2022 sedang naik lagi. Mudah-mudahan tidak ada pembatasan lagi sehingga on the track kami untuk perbaikan ekonomi,” pungkasnya. (Aditya)