BPKAD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hingga kini belum mengelontorkan dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Foto : Istimewa.

BOGOR-TODAY. COM, BOGOR – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hingga kini belum mengelontorkan dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Hal ini disebabkan masih menunggu evaluasi peraturan perundangan-undangan Gubernur Jawa Barat serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala BPKAD Teuku Mulya menyampaikan bahwa dana samisade 2022 belum bisa digelontorkan karena belum dirasionalisasikan dan evaluasi kebijakan yang belum selesai.

BPKAD

“Karena itu, belum kita gelontorkan dana samisade. Bulan ini kan mereka masih bisa mengerjakan dalam waktu tiga bulan untuk insfastruktur,” ujar Teuku kepada bogor-today.com, Senin (05/09/2022).

BACA JUGA :  Hari Kesiapsiagaan Bencana Momentum Bangkitkan Kesadaran Masyarakat Agar Siaga

Menurutnya, anggaran samisade tahun 2021 masih ada waktu untuk diselesaikan, dari tahap satu hingga tahap dua pengerjaan disesuaikan dengan proposal yang diajukan.

“Sebenarnya masih ada waktu cuman nanti kita ukur waktunya makesure (memastikan, red) terhadap pekerjaan yang sudah mereka proposalkan,” tambahnya.

Dengan demikian, kata Teuku BPKAD sendiri saat ini masih mengevaluasi keuangan samisade tahun 2021 yang baru dilaporkan beberapa kepala desa di wilayah Kabupaten Bogor.

“Memang banyak lapor dari kepala desa yang menanyakan pencairan dana samisade, karena pengerjaan insfastruktur samisade waktunya tiga bulan tidak boleh lewat satu tahun, jadi masih dievaluasi,”lanjutnya

BACA JUGA :  Lokasi SIM Keliling Kabupaten Bogor, Selasa 30 April 2024

Teku Mulya menambahkan keputusan PLT bupati Bogor dalam keputusan nya harus di evaluasi dahulu oleh Gubernur dan Kemendagri terkait samisade 2022.

“Plt Bupati jadi kebijakan atau keputusannya di kaji dulu oleh provinsi dan pusat, kalo bupati mungkin bisa langsung,” ujarnya.

Program samisade juga, sambungnya tidak bisa dibatalkan karena program tersebut berdampak baik terhadap masyarakat khususnya Kabupaten Bogor.

“Kita juga tidak ingin program ini dibatalkan karena ini juga baik untuk masyarakat, intinya sampai sekarang kita belum lakukan rasionalisasi,”tukasnya. (Fadilah)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================