BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani (DPS) memberikan ultimatum terhadap pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kota Bogor terkait penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) imbas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut DPS, sapaan akrabnya penyaluran tersebut harus tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar terdampak, seperti pelaku UMKM dan pengendara ojek online (ojol)
“Kemarin, saya sempat menanyakan kepada kepala Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin, bahwasanya data penerima itu dari pusat (Kemensos,red) sehingga tidak terinformasi ke kita,” ungkap DPS kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).
Dengan demikian, ia mengaku khawatir terulang kembali kejadian penerima bansos pada masa covid-19 lalu. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Dinsos Kota Bogor untuk melakukan jemput bola agar mendapatkan data real, nama dan alamat penerima manfaat agar tidak salah sasaran.
“Saya juga meminta kepada Pemerintah Kota Bogor khususnya memperhatikan kawan-kawan UMKM dan ojol. Pasalnya mereka baru bangkit dari covid-19,” pintanya.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Penganan Fakir Miskin (PFM), Dinas Sosial Kota Bogor, Okto Muhamad Ikhsan menyebutkan bahwa terkait data bantuan BLT BBM bersubsidi bukan berada di ranah dinsos, akan tetapi lebih cenderung kepada PT Pos Indonesia dengan melibatkan komunitas untuk penyaluran bantuan.
“Basis bantuan yang rutin dari Kemensos semua data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, untuk BLT BBM diambilnya dari DTKS tapi datanya langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sedangkan penyalurannya melalui kantor Pos kemudian disalurkan kepada masyarakat yang mendapat bantuan sesuai dengan data,” tegas Okto saat ditemui di kantornya.
Terkait keberadaan Dinsos, Okto mengungkapkan untuk penyaluran BLT BBM tidak terlibat. Hanya saja, dinsos mengawasi berapa persen jumlah bantuan yang disalurkan melalui kantor Pos.
“Tapi kalau kita minta datanya dikasih sama mereka. Karena, sekarang negara sudah menunjuk resmi PT pos untuk menyalurkan bantuan BLT BBM,” bebernya.
Berdasarkan catatannya, data DTKS yang berada di Dinsos Kota Bogor sudah terdata hampir 600 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, kata Okto yang mendapatkan bantuan BLT BBM sekitar 60 ribu jiwa.
“Intinya, data yang masuk di DTKS itu pasti orang tidak mampu. Kalau tidak tepat sasaran berarti yang salah itu saat penginputan bukan saat pada penyaluran. Karena yang diinput itu orang tidak mampu. Data dtks itu dinamis,” jelasnya.
Okto berujar, penginputan data awal DTKS itu dari pihak RT/RW dan kelurahan. Sehingga pihaknya hanya menerima data saja. Karena petugas di lapangan yang lebih menguasai karena berada di wilayah. (B. Supriyadi)
Bagi Halaman
