BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Istana Bogor jadi saksi pernyataan sikap Cipayung Plus Bogor Raya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Selasa (20/9/2O22).
Ketua Umum HMI Kota Bogor, Sofwan Ansori mengatakan pemerintah berdalih kenaikan tersebut lantaran APBN Indonesia tahun 2022 yang tidak sanggup menanggung beban subsidi yang ditetapkan pemerintah sebesar 502,4 triliun rupiah (dari pagu awal sebesar 152,5 triliun rupiah).
Hal ini disebabkan karena naiknya harga minyak dunia, melemahnya nilai tukar rupiah, dan melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi Nasional melebihi ekspektasi yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data yang dikeluarkan pemerintah, bila subsidi BBM tahun ini tidak dilakukan penyesuaian maka pemerintah harus menambah suntikan dana subsidi sebesar 198 triliun.
Artinya, total anggaran APBN tahun 2022 yang dialokasikan untuk subsidi BBM akan berjumlah sekitar 700 triliun untuk mengurangi beban terhadap APBN tersebut.
Kata dia, pemerintah menyatakan terdapat tiga jalan yang dapat ditempuh. Pertama, menaikkan harga BBM bersubsidi. Kedua, mengendalikan volume konsumsi alias membatasi penggunaan BBM bersubsidi dan yang ketiga, menambah dana subsidi energi tahun ini sebesar 198 triliun.
Di tempat yang sama Ketua PMII Cabang Bogor, Fahreza menuturkan bahwa saat ini pemerintah lebih memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi subsidi Energi.
