Menurut Fahreza, pemerintah harus terlebih dahulu melihat jejak kenaikan BBM sebelumnya. Sejarah mencatat, Indonesia pernah menaikkan harga BBM pada Maret 2005 sekitar 30 persen dan dilanjutkan pada Oktober 2005 sekitar 90 persen, memberi dampak inflasi sebesar 17,11 persen. Pada 2013, bensin mengalami kenaikan sebesar 44,4 dan mengakibatkan inflasi mencapai 8,38 persen pada tahun itu.
“Pada November 2014, terjadi kenaikan kembali pada harga bensin sekitar 30,8 persen yang mengakibatkan laju inflasi mencapai 8,36 persen,” beber Fahreza kepada wartawan.
Melihat data tersebut Fahreza menyebut kemungkinan inflasi Indonesia yang pada tahun ini ditargetkan hanya berkisar 2-4 persen, akan membengkak hingga mendekati 8-10 persen (berdasarkan pengalaman sebelumnya saat terjadi kenaikan harga BBM serta tingginya laju inflasi juga akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun yang berujung pada bertambahnya orang miskin di Indonesia.
“Kami Cipayung Plus Bogor Raya menuntut pemerintah pusat agar di kembalikan UU Migas dari UU No.22 Tahun 2001 menjadi UU No. 8 Tahun 1971 dan menolak kenaikan harga BBM, lalu meminta Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor ikut menandatangani pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM serta menunda terkait proyek strategis nasional (PSN) yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, dan mengalokasikan ke BBM Bersubsidi,” tegasnya.
Jika tidak diindahkan oleh pemerintahan pusat serta tidak di respon dan tidak ikut sertanya pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor dalam penolakan kenaikan harga BBM maka pihaknya mengancam akan segera menindaklanjuti sikap ini dengan melakukan aksi penolakan besar-besaran. (B. Supriyadi)
