Dia menambahkan, meski ada catatan tentang perusahan dan pengalamanan perusahaan, namun dinas tetap harus pintar dan jeli memilih pemenang tender proyek.
”Untuk membangun atau menjalankan proyek haruslah memiliki modal, agar pengerjaannya maksimal,” ucapnya.
Politisi Partai Hanura itu meminta Dinas PUPR dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) mencoret nama perusahaan yang mendapat luncuran kegiatan fisik pada 2023 ini.
Mengingat, masih banyak perusahaan lokal lain yang mampu mengerjakan proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor sesuai target.
”Saya minta PUPR mencoret perusahaan yang tidak benar mengerjakan kegiatan. Blacklist saja semua. Masih banyak perusahaan lokal asli Kabupaten Bogor yang punya uang,” pungkasnya. (*)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
