Pihaknya juga mengingatkan agar semua petugas yang bertugas harus dilatih dan diberikan bimbingan teknis untuk petunjuk pelaksana dan teknis.
Sehingga pada saat pelaksanaannya tidak terjadi adanya kendala atau cacat yang bisa menyebabkan kemungkinan adanya pemilihan umum ulang yang juga memakan waktu serta anggaran negara dan rawan terhadap gangguan kamtibmas.
Sementara itu dalam laporannya, Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin menyampaikan sesuai aturan tahapan Pemilu sudah dilakukan sejak 14 Juni 2022 atau 20 bulan dari tanggal pemungutan suara.
Selain itu pihaknya juga sudah menyelesaikan pendaftaran dan verifikasi dan kelengkapan Pemilu partai politik dan dukungan terhadap parpol.
“Alhamdulillah, walaupun ada kendala cuaca dan ada warga yang bekerja sehingga harus dua atau tiga kali kami datangi oleh tim verifikator dan tapi alhamdulillah secara keseluruhan kami dalam rapat pleno itu ada 18 parpol memenuhi syarat,” katanya.
Mengenai data pemilih maupun pemilih pemula kata Samsudin, pihaknya juga sudah menerima putusan dari KPU pusat.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan yang membeberkan data-data mengenai calon pemilih pemula dan sebagainya.
Untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pemilu Disdukcapil Kota Bogor juga telah melakukan perekaman KTP terhadap para pemilih pemula yang pada saat ini sudah berusia 17 tahun atau nanti ketika masuk pada tahap pemilihan sudah usia 17 tahun.
Melihat pelaksanaan tahapan pemilu dari apa yang dilaporkan Pemkot Bogor, Forkompinda dan Penyelenggara Pemilu, Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasinya.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa jika sampai saat ini pemda dan KPU masih banyak pertanyaan maka ini sesuatu yang membingungkan, tapi di Kota Bogor ini Pemkot dan penyelenggara pemilu memberikan keterangan dan laporan yang sangat baik.
“Karena kunker ini kita ingin melihat persiapan perkembangan pemilu daerah-daerah yang kita anggap clear karena aksesnya dekat, penduduknya lebih terjangkau dan datanya lebih baik. Nanti ini kita bawa dan menjadi model di tempat tempat lain,” jelasnya
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin yang menyampaikan model pelaksanaan tahapan pemilu di Kota Bogor bisa menjadi contoh di tempat lain.
“Di sini laporan dari KPU dan pak wali kota, kapolres, semua on the track, sudah bagus bahkan kesulitan yang dihadapi KPU dan bawaslu pak wali kota, Pemkot cukup responsif sehingga dilapangan cukup membantu dan tidak ada masalah. Pemkot Bogor ini luar biasa sehingga terjadi komunikasi yang luar biasa penyelenggara pemilu dengan walikotanya,” katanya.
Meski demikian pihaknya juga mencatat beberapa poin yang perlu diantisipasi, diantaranya mengenai isu-isu polarisasi, cuaca, perekaman ktp dan sebagainya yang perlu diantisipasi agar tidak mengganggu pelaksanaan pemilu. (*)
