Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Geram Dana Desa Tak Kunjung Cair  

wakil ketua dprd
Wakil Katua DPRD Kabupaten Bogor kecewa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang belum mencairkan alokasi dana desa (ADD)

BOGOR-TODAY.COM – Hingga memasuki bulan ke 4, pemerintah desa masih belum menerima Alokasi Dana Desa (ADD), hal itu membuat geram DPRD Kabupaten Bogor.

Menurut Agus Salim, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, harusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera mencairkan anggaran Alokasi Dana Desa tersebut.

“Beberapa anggaran yang masuk kategori wajib harus segera dicairkan salah satunya alokasi Dana Desa, karena saya banyak mendapat keluhan bahwa staf desa banyak yang belum di gaji,” kata Agus Salim.

DPRD Kabupaten Bogor berpesan agar kebutuhan prioritas yang paling mendasar seharusnya segera diselesaikan terlebih dahulu.

Menurut Agus Salim, belanja wajib sifatnya sangat mengikat dan jangan sampai terlambat pembayarannya, nanti akan berdampak pada program lainnya.

BACA JUGA :  135 Pelaku UMKM di Kota Bogor Ikuti ‘UMKM Naik Kelas’

“Saya mendapat kabar, sampai hari ini ADD belum terbayarkan, sehingga Kades dan perangkat desa belum gajian sudah masuk 3 bulan,” kata Agus Salim.

Seharusnya, lanjut wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor, keterlambatan pembayaran itu tidak terjadi, mengingat Dewan sudah berulang kali mengingatkan hal tersebut sebelum APBD tahun 2023 disahkan.

“Hal ini sudah kami ingatkan di penetapan APBD 2023 beberapa waktu lalu, sebelum akhir Desember, agar hal ini tidak boleh terlambat. Tapi cenderung rekomendasi kami diabaikan,” tegasnya.

Bukan hanya dalam pembahasan APBD saja, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2024 pun rekomendasi percepatan pencairan Alokasi Dana Desa pun telah DPRD Kabupaten Bogor sampaikan.

BACA JUGA :  Lokasi SIM Keliling Kota Bogor, Rabu 15 Mei 2024

“Saat Musrenbang RKPD beberapa waktu lalu, hal yang kaitannya dengan belanja mengikat, kami rekomendasi harus segera ditunaikan, ADD, Dana Desa, kemudian tunjangan RT RW. (Tapi) belum ditunaikanjuga,” kesalnya.

DPRD Kabupaten Bogor meminta Pemkab Bogor untuk kembali melihat ulang program mana saja yang benar-benar prioritas dan didahulukan dan mana program yang bisa ditunda.

“Kami minta, buatlah program dengan skala prioritas. Mana yang lebih penting harus didahulukan, kasihan aparatur desa 3 bulan belum digaji,” pungkasnya. (*)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================