Soal Pembeliah Lahan di Bawah Sutet Pakai Uang Rakyat Sebesar Rp 17,5 Miliar, Sekda Hanya Berani Evaluasi

BOGOR-TODAY.COM – Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin berjanji bakal mengevaluasi pembelian lokasi SMPN 4 Citeureup di Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup.

Pasalnya, pembelian lahan seluas kurang lebih 7000 meter persegi di bawah Sutet itu menghabiskan uang rakyat sebesar Rp 17,5 miliar.

“Nanti saya akan evaluasi soal rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang berencana membeli lahan di bawah Sutet,” singkat Burhanudin saat ditanya wartawan Bogor Today.

Dia menjelaskan, rencana pembelian lahan untuk pembangunan SMPN 4 Citeureup di bawah Sutet itu dalam tahap pengkajian.

“Ada tim teknis yang mengkaji yakni dari Dinas Pendidikan bahkwan melibatkan Dinas Kesehatan untuk segi kelayakan dan kesehatannya yang,” jelas dia.

Protes keras atas kebijakan ugal – ugalan Pemkab Bogor banyak menuai protes bahk dari LSM maupun tokoh masyarakat Kabupaten Bogor.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi memprotes pembelian lahan di bawah Sutet yang menghamburkan duit negara.

Ia menyebut, pemilihan lokasi dibawah sutet itu harus dikaji secara detail engineering design (DED) nya agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pembangunan bangunan.

“Pemilihan lokasinya dibawah sutet itu harus dikaji secara DED nya, seperti apa karena menyangkut keselamatan anak juga,” ungkap kang Bibih sapaan akrabnya.

Menurutnya, usulan pembangunan SMPN 4 Citeureup di Desa Leuwinutug itu setidaknya di kaji ulang jika harus membeli lahan. Sebab, masih ada lahan fasos fasum yang dapat dipakai untuk realisasi pembangunan.

“Bupati sendiri menyampaikan di dalam pendapatnya pengadaan itu jika peruntukannya tidak skala prioritas ya setidaknya di kaji ulang,” tandasnya.

Alangkah baiknya, lanjut Bibih, anggaran sebesar Rp 17,5 miliar yang sudah diajukan untuk pembelian lahan diperuntukkan dalam realisasi pembangunan SMPN 4 Citeureup.

“Kalau memang itu jadi skala prioritas cari aja lahan fasos fasum. Jangan beli lah, lalu uangnya untuk membangun gedungnya, karena masih banyak sekolah-sekolah yang memerlukan dana,” tegas dia.

Politisi Golkar itu menyarankan agar pembelian lahan tersebut bisa dialihkan menggunakan lahan fasus fasum supaya polemik pembelian lahan tak disoalkan.

“Kami setuju untuk realisasi pembangunan itu tapi yang terbaik adalah Rp 17,5 miliar digunakan untuk fisik dan cari lahan fasos fasum yang produktif,” tutupnya.***

Penulis : Mutia Dheza Cantika

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News