BOGOR-TODAY.COM – Kampanye jelang pemilihan presiden atau pilpres 2024 mulai gencar dilakukan oleh sejumlah capres cawapres hingga calon anggota legislatif. Sejumlah tokoh dan politisi mulai aktif dan semakin intens menggunakan media sosial sebagai platform komunikasi dengan masyarakat.
Menyikapi isu strategis kampanye di media sosial, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu di Swiss-Bellcourt Hotel, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/10/2023).
Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty memaparkan peta kerawanan yang disusun Bawaslu tersebut mengacu ketentuan Pasal 280 UU 7/2017 tentang Pemilu. Di mana isinya melarang kampanye bermuatan anti-Pancasila dan UUD 1945, menghina SARA, menghasut, mengadu domba, fitnah, dan mengancam yang berbau kekerasan atau melakukan kekerasan.
“Kerawanan kampanye di media sosial dibidik dari Indeks Kerawanan Pemilu (atau disingkat IKP secara umum untuk Pemilu 2024) yang dibuat Bawaslu. Ternyata kejadian paling banyak, paling rawan itu di kabupaten/kota dan provinsi berbeda,” ujar Lolly.
Lolly membeberkan, perbedaan di kabupaten/kota dan provinsi terletak pada jenis muatan kampanye yang beredar ke publik. Di provinsi, kata Lolly kampanye bermuatan ujaran kebencian paling banyak terjadi di medsos atau 50 persen. Disusul hoax 30 persen, dan SARA 20 persen.
“Artinya ujaran kebencian mendominasi,” tuturnya.
Khusus untuk tingkat provinsi, Lolly menyebutkan ada enam daerah paling rawan pelanggaran kampanye di medsos, seperti DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.
“Sebagai daerah urutan pertama paling rawan pelanggaran kampanye di medsos, DKI Jakarta masuk lima atau enam besar dalam pemetaan jenis kerawanan lainnya, termasuk soal partisipasi, netralitas ASN, mau soal yang lain-lain ternyata di sana,” tuntasnya. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Bagi Halaman
