
Ia menambahkan, saat ini para anggota Gapensi sudah mulai kesulitan mendapatkan material, terutama beton.
“Perlambatan sudah terjadi di mana-mana. Hampir 80 persen pekerjaan konstruksi di Kabupaten Bogor berbasis beton. Jadi ketika suplai berhenti, otomatis progres ikut terhenti,” kata Hendro.
Meski menghadapi situasi sulit, Gapensi belum mengambil langkah hukum. Mereka masih menunggu keputusan dari Pemerintah Kabupaten Bogor terkait solusi yang akan ditempuh.
“Kami hanya menampung keluhan anggota dan menyampaikannya ke pemerintah. Dinas PUPR katanya masih konsultasi dengan inspektorat dan bupati, besok mungkin baru ada keputusan,” ungkapnya.
Hendro berharap pemerintah memberikan kompensasi waktu dan harga melalui addendum kontrak agar para pelaksana proyek tidak dirugikan.
“Kami berharap ada penyesuaian, baik dari sisi waktu maupun harga satuan. Kalau tidak, pekerjaan bisa melampaui tahun anggaran dan kami yang kena sanksi,” tandasnya.
Editor : Ilham Ariyansyah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================














