Istana Tegaskan Tidak Akan Gunakan APBN untuk Bayar Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

“Utang KCIC dibiayai APBN? Saya belum dihubungi soal itu. Tapi kalau proyek ini di bawah Danantara, mereka punya manajemen sendiri dan dividen yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” kata Purbaya saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, Danantara harus mampu mengelola keuangan proyek Whoosh dari sumber dayanya sendiri tanpa mengandalkan APBN.

“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak, ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Ini kan mau dipisahkan antara swasta dan pemerintah,” tegasnya.

Purbaya juga mengingatkan agar skema pembiayaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih. Proyek dengan sifat komersial seperti Whoosh seharusnya dikelola secara profesional dan mandiri.

“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” ujarnya.

Dua Opsi Penyelesaian Utang

Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang selama ini membebani neraca PT Kereta Api Indonesia (KAI). Opsi tersebut adalah:

1. Penyertaan modal tambahan kepada KAI, atau
2. Penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Proyek kereta cepat Whoosh dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra dari China.

Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Antara Manfaat dan Beban Keuangan

Meski proyek Whoosh membawa manfaat besar bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, persoalan pembiayaan masih menjadi perdebatan.

Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan proyek strategis nasional tanpa membebani APBN, sembari memastikan tata kelola investasi tetap transparan dan akuntabel.