GAMKI Buka Konsultasi Nasional 2025 dengan Bahas Perlindungan Anak di Ruang Digital

BOGORTODAY.COM – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) membuka rangkaian Konsultasi Nasional & Fasilitator Perempuan GAMKI 2025 melalui sebuah talkshow bertema “Peningkatan Kapasitas DNA Perlindungan Anak di Ruang Digital melalui PP Tunas”.

Kegiatan yang digelar pada (4/12/2025) di Nusantara Hall, NT Tower, ini dipandu Kepala Bidang Diplomasi & Hubungan Luar Negeri DPP GAMKI, Pdt. Fransisca Nadia Manuputty.

Talkshow menghadirkan empat narasumber, yakni Direktur Tindak Pidana PPA–PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si.; Anggota Komisi KPAI Drs. Kawiyan, M.I.Kom; Aktivis Perempuan sekaligus Dosen UKI Dr. Helen Diana Vida Simarmata, S.Sos., M.I.Kom.; serta Sekretaris Umum DPP GAMKI Alan Christian Singkali, S.E., M.Si.

Brigjen Pol. Nurul Azizah dalam paparannya menjelaskan bahwa transformasi digital membawa peluang besar, namun juga menghadirkan ancaman serius terhadap perempuan dan anak. Ia mencatat peningkatan laporan kejahatan digital dalam beberapa tahun terakhir, termasuk fakta bahwa “50 persen kasus perdagangan orang kini berawal dari media sosial”.

Polri, melalui Direktorat PPA–PPO yang dibentuk tahun 2024, terus memperkuat penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan pemulihan korban. Meski unit khusus baru tersedia di 11 Polda, penanganan kasus tetap dapat dilakukan melalui mekanisme Remata. Ia menegaskan, “Jika ada oknum yang menghambat proses hukum, masyarakat berhak melapor ke Propam.”

Anggota KPAI Drs. Kawiyan memaparkan bahwa internet kini menjadi kebutuhan primer bagi anak, namun membawa risiko yang harus dikelola. Ia menjelaskan bahwa PP Tunas memuat pedoman pengawasan akses digital, klasifikasi risiko, kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memberikan edukasi, hingga sanksi administratif bagi platform yang tidak patuh.

“PP Tunas sudah ditetapkan dan akan efektif dua tahun setelah pengesahan. Orangtua perlu memahami tanda bahaya, misalnya ketika anak menarik diri atau menghapus jejak digital,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Helen Diana Vida Simarmata menekankan peran lembaga pendidikan sebagai ruang awal pembentukan budaya digital yang aman. Ia mengingatkan tingginya kerentanan perempuan di ruang maya, mulai dari kekerasan berbasis gender, penyebaran konten pribadi, penipuan digital, hingga ketimpangan akses.

Ancaman terhadap anak juga tak kalah besar, seperti cyberbullying, grooming, kecanduan internet, paparan konten negatif, hingga perdagangan anak berbasis online. “Tidak ada platform digital yang benar-benar aman; perlindungan terbaik adalah edukasi dan literasi privasi,” tegasnya.

Sekum DPP GAMKI, Alan Christian Singkali, menegaskan bahwa isu perempuan dan anak merupakan prioritas strategis organisasi di semua tingkatan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, terutama di wilayah rentan bencana.

Menurutnya, teknologi tidak dapat ditolak, sehingga pendampingan orangtua dan penyediaan aktivitas non-digital menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan anak pada internet.

Pada sesi tanya jawab, peserta dari berbagai daerah menyampaikan beragam persoalan terkait tindak lanjut kader, implementasi pencegahan dan penanganan KBG, pengawasan internal aparat, pembatasan akses internet bagi anak, hingga kendala ketika pelaku berasal dari keluarga atau oknum aparat.

Para narasumber menegaskan bahwa perspektif gender di kepolisian terus diperkuat, PP Tunas akan efektif dua tahun ke depan, dan edukasi digital tetap menjadi fondasi utama perlindungan.

Menutup kegiatan, Brigjen Pol. Nurul Azizah menegaskan komitmen Polri memberikan pelayanan yang berempati dan profesional. Kawiyan mengajak orangtua meningkatkan kompetensi digital. Dr. Helen mengingatkan bahwa pembatasan tidak efektif tanpa kesadaran pengguna.

Sementara Alan Singkali menegaskan bahwa “isu perempuan dan anak akan terus menjadi arus utama GAMKI dari pusat hingga daerah”.

Kegiatan ditutup dengan deklarasi bersama “Tolak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, sebagai bentuk komitmen kolektif untuk membangun ruang yang aman, inklusif, dan berkeadilan.