Optimalkan Kemandirian Fiskal, Bapenda Kota Bogor Sinergikan 150 Aparatur Wilayah Buru Potensi Pajak

Tidak hanya itu, Bapenda juga bekerja sama dengan Bank BJB untuk meluncurkan sistem Laku Pandai di 68 kelurahan. Skema ini mengubah aparatur wilayah menjadi agen penagih mobile non-tunai yang dibekali gadget. Sebagai bentuk apresiasi, petugas kelurahan akan mendapatkan insentif operasional sebesar Rp1.500 per satu transaksi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Wahid mengatakan, dalam rangka menyambut Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544, Bapenda Kota Bogor akan memutihkan denda administratif pajak daerah sepanjang bulan depan.

“Mulai 1 Juni sampai 30 Juni 2026, kami meluncurkan program penghapusan denda administratif untuk piutang pajak dari tahun 2013 hingga sekarang. Wajib pajak cukup membayar nilai pokoknya saja,” kata Wahid.

Masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini melalui berbagai kanal pembayaran, mulai dari jaringan ritel modern (Alfamart/Indomaret), Mobil Keliling, Bank BJB, hingga dompet digital seperti GoPay.

Di tempat yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, memberikan arahan tegas kepada seluruh Camat dan Lurah. Ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal Kota Bogor yang sehat wajib dibalas dengan kinerja yang militan.

“Kita harus bersyukur TPP aparatur di Kota Bogor tetap utuh tanpa ada rasionalisasi. Sekarang tinggal bagaimana kita fight sebagai petarung untuk berbakti kepada kota. Saya ingatkan, 85 persen tugas orang wilayah itu turun ke bawah menggali potensi dan mendeteksi masalah, karena lurah adalah wali kota kecil di wilayahnya,” tegas Eko Prabowo.

Eko juga menegaskan bahwa capaian realisasi PAD di setiap wilayah kini resmi dimasukkan sebagai salah satu indikator objektif dalam penilaian performa dan promosi karier ASN.

“Jangan sampai di lingkup PBB yang menjadi fungsi bantuan seorang lurah, capaiannya justru paling rendah. Jika kinerja penataan potensi PAD-nya optimal, tentu ini menjadi poin rasional untuk promosi naik jabatan,” lanjutnya.

Eko juga mendorong Bapenda untuk mempercepat pemerataan sistem digitalisasi pemotongan pajak 10 persen otomatis pada mesin kasir restoran (tapping box) guna memitigasi celah deviasi atau kebocoran pajak di sektor kuliner yang sedang viral.

“Aparatur wilayah juga harus peka. Jika melihat ada pembangunan gedung (PBG) baru menumpuk batu bata, atau ada transaksi Akta Jual Beli (AJB) yang nilainya dimanipulasi agar BPHTB-nya kecil, segera laporkan ke Bapenda untuk dievaluasi,” pungkasnya.