BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Wakil Ketua MPR RI, Syariefuddin Hasan atau Syarif Hasan menentang keras soal penundaan pemilihan umum atau pemilu 2024. Sebab, hal itu dianggap merusak dan melecehkan konstitusi.
“Hanya satu kebijakannya, menentang keras, menolak. Hak rakyat tidak boleh diambil dan itu merusak dan melecehkan konstitusi,” ujar mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II kepada bogor-today.com, saat ditemui di Bogor, Sabtu (5/3/2022).
Menurut dia, sebagai warga negara yang baik, seharusnya para pejabat dapat menghormati konstitusi dan menaatinya.
“Jadi jika terdapat pejabat yang tidak menghormati konstitusi rakyat mau bagaimana?,” Ujarnya.
Dengan demikian, sambung Syarif rakyat wajib mengetahui bahwa pemilu merupakan haknya memilih pemimpin, pemilihan presiden, pemilihan legislatif yang dilaksanakan setiap lima tahun.
“Jadi mari kita hormati konstitusi,” pintanya.
Dikabarkan sebelumnya, wacana penundaan pemilihan umum atau pemilu 2024 dari jadwal yang telah ditetapkan juga disorot mantan Wakil Presiden ke 10, Jusuf Kalla (JK). Ia menyebut penundaan tersebut merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Dengan demikian JK meminta berhati-hati terhadap wacana itu.
