KANNI Cium Bau Busuk Dugaan Penggunaan Dana Bos Reguler Sejumlah SMP Negeri

BOGORTODAY.COM – Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor mencium adanya dugaan kongkalingkong sejumlah SMP Negeri di wilayah Bogor bagian barat, ketika disurati mengenai penggunaan dana BOS reguler.

Bagaimana tidak, sejumlah sekolah tersebut, kompak membalas surat permohonan informasi publik penggunaan dana BOS reguler yang diajukan KANNI, dengan tidak mengindahkan Undang – undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Surat permohonan informasi publik penggunaan dana BOS reguler kami layangkan pada 24 April 2024 kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana SMP Negeri tersebut, para kepala sekolah dengan kompak membalas surat permohonan kami dengan bunyi dan isi surat yang sama,” kata Ketua KANNI Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad.

Haidy, sapaan akrabnya menjelaskan, dalam surat balasan yang diterima KANNI, sejumlah SMP Negeri itu menanggapi, bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan.

“Pihak sekolah juga berdalih penggunaan dana BOS reguler sudah disosialisasikan, dan telah dilakukan pemeriksaan dari instansi yang berwenang,” jelas Haidy.

Surat balasan dari PPID SMP Negeri tersebut tentu membuat pihaknya tidak puas, karena tidak sesuai dengan Undang – undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Perki 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.

“Di sana sangat tegas dikatakan bahwa kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana, serta atasan PPID wajib menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi,” tegasnya.