Komisi VIII DPR Desak Mitigasi Dampak Gangguan Penerbangan Umrah, Transit Doha dan Dubai Jadi Sorotan

BOGORTODAY.COM – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi atas potensi penutupan ruang udara dan gangguan penerbangan yang dapat menghambat perjalanan jemaah umrah asal Indonesia.

Menurutnya, Komisi VIII DPR terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj), guna memastikan keselamatan jemaah, baik yang sudah berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan menuju Tanah Suci.

“Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak,” ujar Abdul Wachid, Senin (2/3/2026).

Jalur Transit Jadi Titik Krusial

Abdul Wachid menilai jalur transit di Doha dan Dubai menjadi titik krusial jika terjadi eskalasi lanjutan yang berujung pada pembatasan atau penutupan akses udara secara tiba-tiba.

Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab penuh dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memastikan kejelasan informasi dan perlindungan jemaah di tengah situasi darurat.

“Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin,” tegasnya.

Siapkan Skenario Darurat