BOGOR TODAY – Pasca didemonstrasi oleh beberapa mahasiswa terkait dengan jangÂgalnya hasil lelang revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang dinilai adanya intervensi dari PemerÂintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memenangkan salah satu pengembang yakni PT Adhi Karya mulai disikapi oleh berbÂagai kalangan di Kota Bogor.
Proyek pengadaan kontruksi pembelian bangunan sarana kesehatan RSUD Kota Bogor senilai Rp64,83 miliar tersebut dinilai janggal, terutama menÂgenai jadwal verifikasi dari tiga kontraktor yang sempat diperÂpanjang oleh Unit Lelang PenÂgadaan (ULP) dan akhirnya diÂmenangkan oleh PT Adhi Karya.
Sebagian pihak menilai bahÂwa ULP tidak bekerja secara profesional karena tidak adanya keterbukaan mengenai proses lelang tersebut. Bahkan, semÂpat ada pengamanan yang dimÂinta oleh PT Adhi Karya kepada aparat kepolisian karena pihak kontraktor merasa dihalang-halangi.
Ketua Forum Jasa Konstruksi dan Pembangunan (FPJKP) Thoriq Nasution mengatakan, proses lelang yang dilakukan ULP memang sudah benar, tetapi perlu dipertanyakan kemÂbali terkait dengan jadwal verifiÂkasinya.
“Bagi saya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti RSUD dan nilainya besar perlu kehati-haÂtian dan profesional agar tidak terjadi lagi kegagalan dalam pelaksanaannya,†paparnya.
Sebelumnya, pada Kamis (21/7/2016) lalu, mahasiswa yang berjumlah kurang lebih sepuluh orang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Bogor (FKMB) menggelar aksi di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor untuk menyikapi hal ini.
“Kita hanya meminta kepada Kejari untuk dapat bertindak tegas dan mengusut hasil lelang tersebut karena terindikasi adÂanya bau korupsi di sini,†kata Muhammad Zaky Ramdhan, salah satu tokoh pemuda.
Ia melakukan aksi demonÂstrasi di depan Balaikota Bogor dan melanjutkannya ke depan Kejari Kota Bogor. Dalam akÂsinya mereka menuntut sepuÂluh hal untuk disikapi Pemkot Bogor.
