Opini-1-PraptoLEBARAN telah usai, nanum harga daging justru semakin melambung, dan tidak lama lagi akan datang Iedul Adha / Hari Raya Korban. Diperkirakan harga daging akan menjebol langit atau semakin melambung tinggi.

Oleh: SUPRAPTO
Ketua Yayasan Arbangun

Para pedagang pasar melakukan protes dengan cara berhenti berdagang karena har­ga daging sudah tidak masuk akal lagi, dimana telah me­nyentuh harga Rp 130.000,-/kg. Tukang bakso, restoran Padang, warung nasi, ibu rumah tangga menjerit karena sudah sangat su­lit untuk mendapatkan daging. Selain harganya sangat mahal, ternyata banyak yang menghilang dari pasaran.

Konsumsi daging masyarakat Indonesia sebenarnya masih san­gat rendah, masih kurang dari 3 kg daging per tahun per jiwa. Masih sangat jauh bila dibanding dengan negara lain. Pemerintah Jokowi-JK dengan gagahnya men­gatakan bahwa sebelum tahun 2018 Pemerintah Indonesia akan swasembada daging. Sebagai pe­ternak yang telah puluhan tahun lamanya beternak sapi dan per­nah sekolah di IPB, rasanya sulit menerima kenyataan yang sangat memilukan ini.

Statistik daging sapi atau ternak sapi kita adalah sebagai berikut: (1) populasi sapi lokal In­donesia tahun 2015 sebesar 17.2 juta ekor; (2) kebutuhan daging sebanyak 653.000 ton atau se­tara 3.657.000 ekor, (3) keterse­diaan daging sapi lokal 406.000 ton atau setara 2.339.000 ekor, (4) kebutuhan sapi impor seban­yak 247.000 ton atau setara den­gan 1.383.000 ekor. Kuota impor setidaknya 250.000 ton per tri wulan, namun pada triwulan Juli, Agustus September hanya 50.000 ekor, padahal pada triwulan se­belumnya sebesar 250.000 ton. Inilah data-data yang bisa diper­timbangkan mengapa ada gejolak harga daging sapi. Mari kita urai satu persatu masalah pengem­bangan ternak khususnya sapi dan ternak unggas.

Pertama, kondisi usaha tani ternak masyarakat yang sulit mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Berdasarkan data dia­tas menunjukkan bahwa potensi sapi lokal masih ada peluang untuk, dimana populasi sapi lo­kal masih cukup rasional untuk ditingkatkan lagi dengan cara memberikan kepastian bahwa ua­saha tani ternak sapi masih mem­berikan keuntungan yang lebih baik, apabila pemerintah mau memberikan subsidi yang berupa pakan ternak yang memang rela­tif mahal. Namun pada kenyata­annya justru hal yang berbeda terjadi pada para peternak kita, dimana usaha tani ternak sapi sangat kurang menguntungkan dibanding usahatani lainnya.

Pengalaman saya menjadi peternak sapi, menunjukkan bahwa ternyata sangat sulit ,men­cari keuntungan yang lebih baik dalam kegiatan usaha ternak sapi. Sebagai gambaran adalah sebagai berikut: (1) input usaha tani ternak pembelian anakan sapi seharga rata-rata Rp 7.500.000,-perekor, (2) biaya pakan Rp 150.000,-per­bulan atau sebesar Rp 1.800.000,-selama setahun, (3) kandang Rp 500.000,-, (4) tenaga kerja per­awatan Rp 250.000.-per bulan atau Rp 3.000.000,-per tahun. Total biaya input usaha tani ter­nak Rp 12.300.000,-per ekor, se­mentara harga jual maksimal Rp 12.500.000,-. Sehingga keuntun­gan bersih hanya Rp 200.000,-pertahun perekor, sementara peternak harus mengeluarkan modal senbedar Rp 12.300.00,-. Disinilah letak permalahan po­kok mengapa peternakan rakyat kurang berkembang, karena secara hitungan bisnis sangat kurang menguntungkan. Petani peternak selama ini masih mau beternak sapi karena usaha ter­nak sapi tersebut diposisikan se­bagai cara menyimpan uang atau bersifat tabungan, bukan kegiatan bisnis usaha tani.

Hal sangat berbeda diband­ingkan dengan negara lain seper­ti Australia dimana usaha ternak sapi dengan pola padang pengem­balaan yang sangat efisien, se­hingga usaha ternak sapi sudah dalam posisi sangat menguntung­kan, karena pakan ternak sangat murah, sehingga petani akan me­miliki dan mengusahakan ternak sapi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga keuntungan us­aha tani ternak sapi akan sangat menguntungkan, dan harga dag­ing bisa dijual jauh lebih murah dibanding dengan di Indonesia. Karenanya, sampai kiamat pun tidak mungkin peternak kita bisa bersaing dengan peternak Aus­tralia, selama pola pengemban­gan peternakan sapi masih seper­ti sekarang ini. Pemerintah tidak memiliki program yang jelas un­tuk pengembangan peternakan sapi, program swasembada dag­ing yang dicanangkan pemerin­tah tidak akan pernah menyele­saikan permasalahan penyediaan dan perdagangan daging sapi nasional, program swasembada daging yang dijalankan Pemer­intah adalah mimpi pada siang hari yang sangat sulit dicapai. Telah puluhan tahun program ini dicanangkan, hasilnya adalah monumen kegagalan demi kega­galan yang berulang kali terjadi, dan hal ini akan diulangi lagi oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu banyak peternak yang men­jual sapi betina produktif yang di­jadikan sapi potong. Hal ini akan semakin menambah runyam per­masalahan pengembangan ter­nak nasional.

Kedua, tata niaga daging nasional yang berantakan dan kelakukan pengusaha besar dag­ing yang serakah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tata niaga daging nasional terbukti berantakan, dan sangat dikua­sai para kartel daging yang ser­akah. Salah satu buktinya adalah ternyata beberapa saat yang lalu, ada seorang pengusaha nasional yang mampu menjual daging sapi seharga Rp 70.000,-per kg dan sudah menguntungkan pengusa­ha bersangkutan, pertanyaan­nya adalah mengapa telah sangat lama pemerintah membiarkan harga daging sebesar Rp 90.000,-sampai Rp 100.000,-per kg, dan bahkan saat ini sudah mencapai Rp 130.000,-per kg?.

Inilah salah satu bukti bahwa Pemerntah RI sudah tidak berdaya atau mungkin membiarkan hal ini terjadi karena ikut menikmati rente ekonomi daging sapi yang sangat gurih tersebut. Kami sebagai peter­nak curiga, jangan-jangan pemer­intah telah secara diam-diam ikut menikmati keuntungan yang maha dahsyat dari kegiatan importasi daging tersebut. Rasanya kita ma­sih belum lupa betapa beberapa saat yang lalu telah terbukti bahwa rente ekonomi yang sangat meng­giurkan khususnya dalam importa­si daging sapi telah terjadi di negeri ini dan ternyata telah menyebab­kan petinggi negara ini terpaksa harus menghuni hotel prodeo. Sejujurnya sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa kegiatan im­portasi daging sapi memang meru­pakan pohon emas yang sangat menggiurkan, walaupun dampak negatifnya sangat menghancurkan petani peternak kita. Pemerintah tidak pernah mau berubah untuk memperbaiki kondisi kesemrawu­tan penyediaan daging nasional se­cara kongkrit dan berpihak kepada rakyat banyak.

Kenaikan harga daging yang tidak masuk akal ini juga diduga merupakan ulah sebagian para importir daging untuk menaikan jumlah kuota impor yang akan mereka inginkan, dan Pemer­intah RI terbukti tidak memiliki kekuatan yang nyata untuk men­gendalian kenaikan harga daging tersebut. Kegiatan operasi pasar daging yang dikerjakan Pemerin­tah saat ini hanya seperti setetes air yang menetes di padang pasir, yang sangat kurang bermakna. Lain halnya kalau Pemerintah, lewat Bulog memiliki stok dag­ing yang jumlahnya mampu me­nyaingi stok para pengimpor dag­ing. Inilah dagelan yang tidak lucu dari carut marutnya penyediaan daging nasional. Kita semua tahu dan sering mengalami hal sangat sulit untuk komoditas lain seperti beras, kedelai, gula dll., dimana masyarakat harus mengalami na­sib tragis terpaksa harus mener­ima kenaikan harga yang tidak masuk akal.

Disinilah salah satu bukti bah­wa Pemerintah RI sudah terjebak, dan terjerat masuk perangkap pangan (food trap) negara besar produsen pangan. Negara sebesar Indonesia ini kalau sudah terjerat perangkap pangan dunia, maka akan sangat sulit untuk keluar dan terbebas, karena jeratan per­angkap pangan didesain secara struktural dan kultural. Jeratan/ perangkap pangan yang didesain secara struktural adalah dengan menggunakan Gerakan WTO/ pasar bebas tanpa batas, dan ter­bukti Pemerintah RI sudah mer­atifikasi atau menyetujui ikut ter­libat dalam sistem perdagangan bebas WTO, dan Pemerintah RI tidak mungkin memiliki kemam­puan untuk keluar dari sistem ini. Sedangkan perangkap pangan yang dijalankan secara kultural melalui intervensi gaya hidup dan pola konsumsi, dimana bangsa ini terpasa dan dipaksa harus mengi­kuti pola makan negara besar, yang menggunakan bahan baku, teknologi mereka, dan waralaba produk pangan telah menguasai pola konsumsi masyarakat kita. Mari kita tengok penjajahan pro­dusen tepung terigu telah masuk dalam struktur dan kultur eko­nomi masyarakat seluruh Indo­nesia mulai dari pinggir pantai sampai puncak bukit. Contohnya industri kue, gorengan, mie in­stan telah merasuk masuk dalam kultur dan pola makan bangsa ini, sejak tahun 1970 awal, dan seka­rang terigu telah menjajah bangsa ini,dan meminggirkan tepung beras, tepung garut dan tepung ganyong warisan nenek moyang bangsa ini. Hal yang berbeda den­gan negeri Vietnam, dimana te­pung beras masih dipertahankan oleh negara, melalui pola makan yang berbahan baku tepung be­ras, seperti makanan Vietnam se­jenis bihun contohnya.

Ketiga, dominansi atau pen­jajahan produsen pakan ternak asing telah menguasai sektor peternakan bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui ber­sama salah satu kendala utama mengapa peternakan rakyat ti­dak berkembang atau kurang menguntungkan, adalah karena harga pakan ternak yang sangat mahal, sehingga akan menggerus keuntungan usaha tani ternak. Usaha ternak unggas seperti ayam petelur, ayam pedaging, be­bek dan ternak sapi umumnya akan memerlukan biaya pakan ternak yang sangat besar. Untuk ternak ayam potong dan ayam petelur ternyata DOC atau anak ayampun juga sanbat mahal, se­hingga akan menggerus keuntun­gan para petenak, peternak kita hanya berperan sebagai maklun, atau buruh saja. Kejadian seperti ini sudah sangat lama terjadi, dan pemerintah tidak berbuat apa-apa kepada para produsen pakan ternak tersebut, celakanya produ­sen pakan ternak terbesar di neg­eri ini telah dikuasai oleh pemod­al asing. Usaha perikanan seperti lele, ikan emas, tambak udang, tambak bandeng umumnya juga mengalami problem yang sama yaitu mahalnya biaya pakan, dan akhirnya menggerus keuntungan para pelaku usaha bersangkutan. Berkembangnya ternak lele, tam­bak udang dan tambak bandeng ternyata yang menikmati keun­tungan yang terbesar adalah para pelaku industri pakan ternak bu­kannya para peternaknya. Pertan­yaannhya adalah, adilkah kondisi ini, dan bijaksanakah Pemerintah RI?. Jawaban itu pastinya adalah inilah kedzaliman yang selama ini terjadi kepada masyarakat kita, khususnya para pelaku peternak, dan Pemerintah RI tidak pernah mau mengatasi dan tidak mam­pu mengendalikan kondisi yang merugikan masyarakat banyak.

Pertanyaannya mengapa Pemerintah RI tidak memiliki kepedulian dengan membuat in­dustri pakan ternak yang murah, dan mengapa untuk infrastruktur seolah-olah negara akan berbuat apa saja, dan anggaran akan di­dorong habis untuk infrastruktur, tetapi mengapa Pemerintah tidak mau menyalurkan anggaran un­tuk membangun industri pakan ternak yang murah dan memang sangat dibutuhkan masyarakat banyak. Pemerintah terlihat nam­pak jelas lebih memprioritaskan pemabangunan infrastruktur, walaupun sesungguhnya pada saat yang sama sektor ekonomi kerakyatan juga sangat membu­tuhkan prioritas. Kebijakan pem­bangunan dan alokasi anggaran yang lebih memprioritaskan in­frastruktur tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat namun juga dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Se­hingga dampaknya ekonomi ma­syarakat kurang mendapatkan dukungan kebijakan dan ang­garan pembangunan. Dan ini­lah merupakan salah satu bukti nyata tersesatnya dan sekaligus kekeliruan Pemerintah Jokowi-JK dalam kontek membangun bang­sa dan negara Indonesia.

Kesalahan yang sangat fa­tal dan sangat fundamental dari Pemerintah adalah dalam pe­milihan metoda pembangunan nasional, dimana seolah-olah pemerintah ini cukup hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, sehingga elemen lain seperti sek­tor ekonomi rakyat kecil kurang mendapatkan perhatian dalam pemilihan prioritas pembangunan nasioanal dan daerah. Dengan ad­anya infrsruktur yang bagus dan mulus, dan pada saat yang sama rakyatnya tidak memiliki produksi yang konkrit, maka infrastruktur tersebut merupakan sarana dan prasarana untuk memiskinkan masyarakat dan memberi jalan mulus para pemodal menguasai aset rakyat kecil, celakalah bangsa ini. Dan hasilnya akan terjadi ke­senjangan dan ketimpangan eko­nomi yang semakin nyata, dan hal ini sudah terbukti terjadi di negeri ini, dimana yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Ingat bahwa negeri ini didirikan oleh para pendiri bangsa adalah untuk semua lapisan masyarakat mulai dari yang miskin sampai dengan yang kaya, bukan hanya yang kaya saja yang boleh berkem­bang. Kebijakan yang keliru sep­erti yang saya sebutkan diatas merupakan bukti bahwa Pemer­intahan Jokowi-JK telah tersesat jauh dalam membangun bangsa Indonesia. Restorasi Indonesia yang dikumandangkan oleh salah satu Partai Pemerintah ternyata belum ada buktinya. Trisakti dan Nawa Cita yang dijanjikan Pemer­intah mana bukti kongkritnyanya? Ketidakmandirian dalam urusan pangan (daging sapi) merupakan bukti bahwa Trisakti masih jauh.

Trisakti yang dijanjikan oleh oleh Pemerintahan Jokowi-JK, me­liputi berdaulat secara politik, ber­dikari secara ekonomi, dan berke­pribadian secara sosial. Dalam hal berdikari secara ekonomi akan sangat sulit dicapai oleh pemer­intah ini, karena faktanya bangsa ini telah terjerat masuk perangkap ekonomi (economic trap) dunia melalui WTO/pasar bebas, dan terperangkap masuk dalam per­angkap pangan (food trap) negara maju, dan rasanya akan sangat sulit bagi bangsa ini untuk mem­bebaskan diri dari perangkap-perangkap tersebut. Selain eco­nomic trap dan food trap bangsa ini juga telah terperangkap pada HAM (Hak Azazi Manjusia) trap dan military trap bangsa besar lainnya. Dan hal-hal tersebutlah yang akan membelenggu bangsa ini untuk bisa mencapai Trisakti yang dijanjikan oleh Pemerintah­an Jokowi-JK .Tulisan kedua akan mengulas rekomendasi kebijakan yang mesti dibuat oleh Pemerin­tahan Jokowi-JK. (*)