Opini-1-Anton

Oleh: ANTON HENDRANATA
Chief Economist PT Bank Danamon Indonesia (Tbk)

Daya ledak yuan ini begitu dahsyat, hampir semua mata uang dunia jatuh lunglai dengan depresiasi yang begitu tajam. Dalam waktu singkat, sebagian besar mata uang, termasuk rupiah, be­rada dalam zona undervalue (nilai mata uang di bawah nilai funda­mental ekonominya). Kehebohan yuan seakan mengubur diskusi panjang-hampir setahun-tentang kenaikan suku bunga AS. Dunia sekarang terfokus dan terserap energinya serta sibuk menghitung apa dampak pelemahan yuan ter­hadap perekonomian global dan regional. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis: berapa besar lagi Tiongkok akan melemahkan yuan? Wacana perang mata uang (currency war) pun kembali mun­cul ke permukaan.

Soal Daya Saing

Menarik disimak, ada perbe­daan gaya pendekatan kebijakan ekonomi negara maju-terutama AS-dibandingkan Tiongkok. AS cenderung mengomunikasikan dan selalu melihat reaksi pasar ketika mau mengambil kebi­jakan, seperti quantitative eas­ing (QE), tapering off, dan yang terakhir rencana kenaikan suku bunga The Fed. Dengan harapan, negara lain dan investor dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan baik. Walaupun pada kenyataannya, setiap kebijakan moneter AS cenderung membuat pasar finansial dan valas menjadi berfluktuatif. Sementara Tiong­kok yang kental dengan budaya Asia, cenderung diam, senyap dan tenang, serta sedikit bicara. Tiba-tiba saja yuan didevaluasi yang menghebohkan peta per­ekonomian global.

Melihat respons dunia atas aksi Tiongkok ini, tersirat jelas dunia melegimitasi kiprah Tion­gkok sebagai negara yang sangat berpengaruh di dunia. Saya kira sangat wajar karena perekonomi­an Tiongkok termasuk ketiga ter­besar dunia, dengan total produk domestik bruto sebesar 10.360 miliar dollar AS, di bawah AS dan Eropa masing-masing 17.869 miliar dollar AS dan 13.402 miliar dollar AS. Sementara Jepang han­ya 44 persen dari total perekono­mian Tiongkok.

Supernya Tiongkok juga ter­lihat dari cadangan devisa yang paling besar di dunia, yaitu 3.651 miliar dollar AS (32 persen dari total cadangan devisa dunia), dii­kuti Jepang yang hanya sepertig­anya (1.187 miliar dollar AS). Dit­ambah lagi, Tiongkok memegang surat utang negara adidaya AS sebesar 1.270 miliar dollar AS (9,7 persen dari total utang AS).

Baca Juga :  HIKMAH KASUS HOLYWINGS

Pengalaman krisis ekonomi global 2008 menunjukkan be­tapa digdayanya Tiongkok seb­agai penyangga perekonomian global agar tak terperosok terlalu dalam. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih tumbuh positif 9,2 persen pada 2009. Bahkan, pada tahun pemulihan pereko­nomian global, Tiongkok masih tumbuh dua digit, yaitu 10,4 persen pada 2010. Sebaliknya, per­ekonomian negara Barat, seperti AS, Eropa, dan Rusia, mencatat pertumbuhan negatif, masing-masing 2,8 persen, 4,4 persen, dan 7,8 persen pada 2009. Be­gitu juga perekonomian di negara Asia, seperti Jepang (-5,5 persen), Singapura (-0,6 persen), dan Ma­laysia (-1,5 persen).

Melihat krisis ekonomi global ini, sangat kasatmata terlihat Tiongkok menjadi dewa peny­elamat dunia dan peranannya sangat berpengaruh, bahkan mungkin sudah mulai mengambil peran penting AS di kancah per­ekonomian global.

Dalam perkembangannya, Tiongkok merasa perekonomian­nya mulai kurang sehat jika tetap mempertahankan pertumbu­han tinggi. Akhirnya, perubahan paradigma menuju era stabilisasi dan berkesinambungan dipu­tuskan oleh Tiongkok. Di sinilah awalnya yuan dibiarkan menguat secara gradual dan perlahan se­jak pertengahan 2010, di mana sebelumnya dijaga pergerakan­nya di kisaran 6,8 yuan per dollar AS. Dari sisi kebijakan moneter juga terlihat ketat untuk men­gerem pertumbuhan ke titik kes­eimbangan baru yang lebih ber­kesinambungan.

Namun, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun lebih cepat dari perkiraan. Hanya dalam kurun tiga tahun, pertumbuhan ekonomi turun hampir 2 persen dari 9,3 persen pada 2011 menjadi 7,4 persen pada 2014. Ini diperkirakan akan terus berlanjut menuju level di bawah 7 persen pada 2016. Jika ini dibiarkan, tingkat pengang­guran di Tiongkok berpotensi menukik tajam. Kondisi ini tentu sangat berisiko terhadap stabili­tas sosial dan politik pemerintah­an “Tirai Bambu”.

Berdasarkan indeks Real Effec­tive Exchange Rate yang berada di level 130, produk ekspor Tiongkok sangat tidak kompetitif dibanding­kan negara lain. Dengan kata lain, produk Tiongkok saat ini jauh lebih mahal 30 persen dibanding­kan partner dagangnya. Alhasil, pertumbuhan ekspor Tiongkok tergerus tajam ke 6 persen pada 2014, jauh di bawah kondisi nor­mal di atas 20 persen.

Baca Juga :  SEKOLAH NEGERI ATAU SWASTA ASAL MEMBAWA KEBERKAHAN

Atas dasar kondisi di atas, tampaknya kebijakan moneter dan fiskal Tiongkok sudah tak mampu menahan kemungkinan pertumbuhan yang cenderung melambat. Akhirnya, dipilihlah devaluasi yuan yang sekarang kita hadapi bersama, yang sangat mengagetkan pasar finansial. Jika target utama depresiasi yuan me­naikkan daya saing produk Tion­gkok, kemungkinan yuan masih memerlukan depresiasi paling ti­dak 5 persen lagi. Ini artinya risiko pelemahan mata uang negara lain (termasuk rupiah) tak dapat di­hindarkan lagi walaupun proba­bilitas kenaikan suku bunga acuan AS akan mengecil tahun ini.

Menunggu Aksi Nyata

Menghadapi situasi seperti ini, Indonesia akan sulit lepas dari dampak negatifnya (terma­suk negara di kawasan regional). Suka atau tidak suka, kita harus siap menghadapi risiko pertum­buhan ekonomi domestik yang lebih lambat, gejolak pasar finan­sial, pasar obligasi dan valas yang mungkin lebih besar kadarnya.

Pengalaman 2008, Indonesia cukup berhasil keluar dari krisis ekonomi global. Perekonomian bisa tumbuh 4,7 persen pada 2009. Berkaca dari pengalaman ini, saya kira Indonesia juga akan mampu mengatasi situasi yang sangat menantang ini. Perom­bakan kabinet sudah dilakukan Presiden, terutama di bidang eko­nomi. Ini menunjukkan pemerin­tah sangat peduli dengan kondisi perekonomian Indonesia yang hanya tumbuh 4,7 persen pada semester I-2015. Harus disadari dan jangan berharap berlebihan, perombakan kabinet ini mungkin memang diperlukan untuk me­nambah aura positif yang sebel­umnya negatif, tapi belum cukup mengatasi masalah struktural yang sudah berakar lama secara instan.

Pelambatan ekonomi sudah di depan mata, rupiah juga terli­hat terus melemah, pasar saham dan obligasi pun dalam tekanan. Jadi, yang sangat dibutuhkan masyarakat, pelaku usaha, dan investor ialah menunggu aksi riil pemerintah dalam memitigasi risiko buruknya perekonomian bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ke­tika pemerintah, BI, dan OJK su­dah bekerja sangat baik, jauh leb­ih baik daripada sembilan bulan yang sudah dilalui, masyarakat pun akan menoleransi dan bers­abar dengan kemungkinan situasi terburuk. Semoga kita keluar seb­agai bangsa pemenang dari anca­man domestik dan eksternal yang cenderung makin bergejolak. Amin. (*)