Politik Daging Sapi

KELANGKAAN dan tingginya daging sapi di Bulan Ramadan hanya sebagian dari cermin karut-marut politik pangan Indonesia. Sebagai negara agraris dengan sumber daya alam me­limpah, pemenuhan berbagai kebutuhan pan­gan, termasuk daging sapi, harus ditutup dari impor. Kelangkaan daging sapi yang membuat harga daging melonjak—tertinggi di dunia saat ini—dan dibiarkan berlarut-larut membuat ber­bagai pihak kelimpungan.

Pedagang daging sapi, penjual bakso, pen­gelola warung makan, dan ibu-ibu rumah tang­ga, semuanya menjerit. Para pedagang daging sapi di sejumlah daerah bahkan sempat mogok berjualan. Beberapa bulan lalu, masyarakat juga sempat dibuat waswas dengan kabar dite­mukannya daging sapi yang dioplos dengan daging babi hutan untuk pembuatan bakso. Tingginya harga daging telah memicu tindakan aji mumpung, termasuk permainan impor. Ma­sih jadi pertanyaan apakah swasembada yang ditargetkan tercapai 2017 akan kembali direvisi setelah pernah mengalami revisi dua kali pada 2007 dan 2010 hingga 2014.

Dibanding negara lain, konsumsi daging sapi bangsa Indonesia masih sangat rendah, yakni 1,87 kilogram per kapita per tahun. Dari konsumsi yang rendah itu dibutuhkan 484.000 ton daging sapi per tahun. Jumlah itu 85 persen dipenuhi dari produksi domestik dan sisanya impor. Kondisi seperti ini, selain membuat le­mah posisi tawar, juga membuka peluang bagi masuknya jenis penyakit ternak baru.

Menurut data sensus sapi dan kerbau yang dilakukan BPS pada 2011, saat ini jumlah sapi po­tong dan kerbau kita mencapai 14,8 juta ekor. An­gka itu jauh lebih besar dari perkiraan sebelum­nya 12,6 juta ekor. Lalu, mengapa gonjang-ganjing dan kelangkaan daging masih juga terjadi?

Paling tidak ada dua hal yang menjadi pangkal permasalahan. Pertama, data BPS tersebut dihimpun dari jutaan peternak yang tersebar di seluruh Tanah Air. Puluhan juta ekor sapi yang terdata berada di kandang para peternak kecil yang lokasinya tersebar di seluruh pelosok negeri. Semua itu bukan merupakan ternak yang sewaktu-waktu bisa dipotong dalam kondisi darurat kelangkaan daging (ready stock).

Kedua, secara sosiokultural, industri pe­ternakan sapi rakyat negeri ini memiliki sifat unik. Khususnya di masyarakat Jawa, ternak sapi dan kerbau dianggap bukan komoditas. Mereka menyebut sapi dan kerbau peliharaan­nya dengan terminologi ”rojo koyo”. Secara harfiah, terminologi ini berarti tabungan. Mer­eka tidak akan menjual sapi atau kerbau meski harga jual di pasaran sedang tinggi, kecuali jika mereka terdesak kebutuhan keluarga yang tak ada sumber lain lagi untuk menutupnya.