JAKARTA TODAY– Tiga dipÂlomat Indonesia dipercaya menjadi ketua dan wakil ketÂua sejumlah Komite Utama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Melalui pleno Majelis Umum (MU) PBB kemarin, Wakil Tetap Republik IndoneÂsia untuk PBB, Dian Triansyah Djani, ditunjuk sebagai Ketua Komite II MU PBB untuk SiÂdang Majelis Umum PBB ke-71 periode September 2016 hingÂga September 2017.
Komite II ini khsusus menÂgurus bidang Ekonomi dan Keuangan. Ada berbagai agenÂda penting internasional yang menjadi perhatian Komite II, terutama tindak lanjut dan pelaksanaan Agenda PembanÂgunan Berkelanjutan 2030 sesuai dengan kesepakatan Sidang Majelis Umum ke-70.
Menurut Anindityo Adi PriÂmasto, Sekretaris Kedua Politik, Perwakilan Tetap Republik InÂdonesia untuk PBB, terpilihnya Dian merupakan wujud penÂgakuan dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi perekonomian global yang sedang melemah. “KeketÂuaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa caÂpaian yang akan dihasilkan oleh negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah kebijakan internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan naÂsional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim,†ujar AnindiÂtyo seperti tertera dalam siaran pers, Selasa (14/6).
Dalam pertemuan terseÂbut, dua diplomat Indonesia lainnya juga terpilih secara aklamasi menjadi wakil ketua dua komite MU PBB.
Kamapradipta Isnomo diÂdaulat menjadi Wakil Ketua Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), sementara Masni ErÂiza dipilih sebagai Wakil Ketua Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan).
Dengan terpilihnya tiga diplomat ini, Indonesia menÂjadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak dalam biro Komite Utama PBB.
MU PBB sendiri memiliki enam Komite Utama, yaitu Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II (Komite Ekonomi dan Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan), Komite IV (Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite V (Komite Administrasi dan Anggaran), dan Komite VI (Komite Hukum).
Tiap tahun, MU PBB mengadakan pertemuan pleno khusus untuk memilih Presien MU berikutnya beÂserta pemimpin dari setiap Komisi Utama.