FAFBDFBE-99B2-4806-A66E-C84768A44C06_cx0_cy10_cw0_mw1024_s_n_r1JAKARTA TODAY– Tiga dip­lomat Indonesia dipercaya menjadi ketua dan wakil ket­ua sejumlah Komite Utama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Melalui pleno Majelis Umum (MU) PBB kemarin, Wakil Tetap Republik Indone­sia untuk PBB, Dian Triansyah Djani, ditunjuk sebagai Ketua Komite II MU PBB untuk Si­dang Majelis Umum PBB ke-71 periode September 2016 hing­ga September 2017.

Komite II ini khsusus men­gurus bidang Ekonomi dan Keuangan. Ada berbagai agen­da penting internasional yang menjadi perhatian Komite II, terutama tindak lanjut dan pelaksanaan Agenda Pemban­gunan Berkelanjutan 2030 sesuai dengan kesepakatan Sidang Majelis Umum ke-70.

Menurut Anindityo Adi Pri­masto, Sekretaris Kedua Politik, Perwakilan Tetap Republik In­donesia untuk PBB, terpilihnya Dian merupakan wujud pen­gakuan dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi perekonomian global yang sedang melemah. “Keket­uaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa ca­paian yang akan dihasilkan oleh negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah kebijakan internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan na­sional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim,” ujar Anindi­tyo seperti tertera dalam siaran pers, Selasa (14/6).

Dalam pertemuan terse­but, dua diplomat Indonesia lainnya juga terpilih secara aklamasi menjadi wakil ketua dua komite MU PBB.

Kamapradipta Isnomo di­daulat menjadi Wakil Ketua Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), sementara Masni Er­iza dipilih sebagai Wakil Ketua Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan).

Dengan terpilihnya tiga diplomat ini, Indonesia men­jadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak dalam biro Komite Utama PBB.

MU PBB sendiri memiliki enam Komite Utama, yaitu Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II (Komite Ekonomi dan Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan), Komite IV (Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite V (Komite Administrasi dan Anggaran), dan Komite VI (Komite Hukum).

Tiap tahun, MU PBB mengadakan pertemuan pleno khusus untuk memilih Presien MU berikutnya be­serta pemimpin dari setiap Komisi Utama.

============================================================
============================================================
============================================================