“Bisa saja surat tersebut benar adanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bila surat tersebut

hanya psywar yang dilan­carkan untuk membuat keg­aduhan politik di internal par­tai,” terangnya.

Meski demikian, Syafuan juga menilai adanya kemung­kinan lain akan beredarnya surat tersebut. Menurutnya, bisa saja surat tersebut diarti­kan sebagai bentuk intervensi atau intimidasi politik yang kerap mewarnai pemilihan ketua Parpol.

Seharusnya, kata Syafuan, intervensi dan intimidasi poli­tik sudah ditinggalkan dari alam kesadaran dan perilaku politik para elit politik. Karena cara seperti itu tidak mencer­minkan kemanusiaan dan ke­adilan serta kebenaran.

Syafuan pun berharap, pelaksanaan Musda Golkar Kota Bogor dapat memberi­kan ruang kebebasan politik dalam memilih bagi setiap kader yang memiliki hak pilih. Sehingga proses Musda Gol­kar berjalan demokratis, ju­jur, terbuka, transparan, adil, dan tanpa intervensi.

BACA JUGA :  Nakes RSUD Leuwiliang Dibekali Hukum Kesehatan

“Biarkan pemilik suara memilih ketuanya, dengan kesadaran dan rasionalitas mereka. Ketika keadilan dan kejujuran diutamakan maka akan minim sekali persoa­lan dan pertentangan politik yang akan terjadi di kemudian hari,” terangnya.

Syafuan juga mengatakan, Golkar merupakan Parpol yang seharusnya sudah de­wasa dalam berdemokrasi. Se­bagaimana hakikatnya, Par­pol merupakan institusi demokrasi yang harus men­gajarkan tentang demokrasi yang benar dan bagaimana mengedepankan sikap de­mokratisasi ditengah kehidu­pan sosial masyarakat.

BACA JUGA :  Kota Bogor Jalankan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR

Dalam konteks pemilihan ketua, seharusnya para elit politik diranah pusat dan dae­rah mengajarkan pada para kadernya tentang persaingan dan kompetisi yang sehat. Di mana tujuan dari persaingan yang rasional itu, semata-ma­ta hanya untuk menciptakan perubahan dan perbaikan ter­hadap masyarakat.

“Biarkan para kontes­tan politik berlomba-lomba memberikan ide dan gagasan perubahan untuk perbaikan dan kejayaan Golkar. Dan bi­arkan para pemilik suara me­milih secara merdeka siapa yang pantas menjabat sebagai ketua,” ucapnya.

Dengan demikian, suk­sesi demokrasi akan terca­pai. Karena proses pemilihan dilakukan dengan cara-cara yang sehat, adil, dan transpar­an. (Patrick)

 

Halaman:
« 1 2 » Semua
============================================================
============================================================
============================================================