Meski belum jelas kapan Kota Baru Maja mulai dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Bogor yakin hal itu mampuendongkrak perekonomian di wilayah perbatasan.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Kecamatan Tenjo dan Parung Panjang meÂmang kebagian jadi jalur lintasan di daeÂrah terletak diantara perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten itu. Bupati Bogor, Nurhayanti pun percaya diri, salah satu sudut batas wilayahnya bakal jadi cantik.
“Saya yakin kok ini bisa mendongkrak perekonomian di wilayah barat. Memang sih cuma jadi jalur lintasan. Tapi kan selarah dengan RPJD kita yang ingij membenahi wilayah perbatasan,†kata Nurhayanti.
Luas area Kota Baru Publik Maja secara keseluruhan menÂcapai 10.900 hektare. Jumlah itu belum termasuk wilayah KeÂcamatan Parung Panjang yang mencapai 8.276 hektare. Jika dikalkulasi, luasannya mencapai 19.176 hektare atau 4,5 kali lipat luas Kota Cimahi.
Luas 10.900 hektare terdiri dari Kecamatan Cisoka dan TiÂgaraksa, Kabupaten Tangerang, 2.650 hektare. Kecamatan Tenjo 3.000 hektare dan Kecamatan Maja, Lebak 5.250 hektare.
Selain mengakomodir transÂportasi, Kota Baru ini dibangun untuk menjawab kebutuhan rumah di wilayah perbatasan kedua provinsi, Jawa Barat dan Banten. Rencananya, di kota baru ini akan disediakan pula rumah bersubsidi dengan konÂsep pengembangan kawasan berimbang (1:2:3) atau satu ruÂmah mewah, dua rumah meÂnengah dan tiga rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Sebelumnya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan PembanÂgunan (Bappeda) Kabupaten Bogor, Ajat Jatnika menjelaskan, perbatasan Bumi Tegar Beriman bukan lagi sebagai ‘dapur’ yang selalu dibelakang, namun akan diubah menjadi yang terdepan.
“Selama ini, daerah pingÂgiran seolah tak terjamah. SepÂerti kasus Bojongkulur, maka mindset akan dirubah menjadi, setidaknya sama dalam hal inÂfrastruktur dengan daerah-daeÂrah tetangga,†kata Ajar, Senin (30/5/2016).
Ia pun tak menampik jika wilayah perbatasan tak terjamah lantaran skala prioritas pembanÂgunan di Bumi Tegar Beriman yang belum mengarah untuk pembenahan perbatasan. Ke deÂpannya, kata Ajat, pembenahan perbatasan bakal menjadi skala prioritas utama.
“Kan selama ini terbentur dengan skala prioritas. Mana dulu nih yang mau dibenahi, cuma itu kan sebenarnya masalahnya, karena tetap harus bertahap dibenahinya. Kalau fokus di satu titik, yang lainnya nanti iri. Makanya, kita masukÂkan dalam revisi RPJMD dan RPJPD sebagai skala prioritas,†tukasnya.
Bagi Halaman
