Yuyud menolak alasan Pemkab Bogor yang mengaÂtakan bahwa banyak pihak ketiga yang tidak mengamÂbil uang muka 30% dalam mengerjakan proyek. MenuÂrut Yuyur, hal itu sangat tidak mungkin mengingat banyak pihak ketiga yang membutuhÂkan dana besar untuk menÂjalankan setiap proyek. ‘’Tidak mungkin pihak ketiga tidak mengambil atau menagih ke Pemkab,’’ katanya.
Menurut hasil evaluasi DPRD, sejumlah SKPD seraÂpan anggarannya masih sanÂgat rendah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Saptariani mengatakan, Pemkab Bogor seharusnya belajar dari dua periode sebelumnya yang menghasilkan silpa tinggi, seÂhingga tahun ini hal serupa tak terjadi lagi. ‘’Seharusnya tidak terulang ketiga kalinya, dan ini menjadi perhatian khusus seÂmua pihak,†jelasnya.
Sebagaimana diketahui ada tiga dinas yang menjadi soroÂtan Bupati Nurhayanti antara lain Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan dan PertaÂmanan Kabupaten Bogor. BuÂpati menaruh perhatian khuÂsus pada Dinas Bina Marga dan Pengairan di bawah kepemÂimpinan Edi Wardani. Dinas ini memiliki anggaran paling besar. Tak tanggung-tanggung Rp 600 miliar anggaran yang dikucurkan pada tahun 2016. Sekitar 75 persen anggaran dialokasikan bagi belanja insÂfrastruktur. “Dinas Bina Marga yang banyak duitnya, tapi itukan karena masih banyak pihak ketiga belum mengambil hak-haknya dan tak bisa dipakÂsakan untuk ditarik. Terkadang setelah 100 persen pengerjaan baru diambil. Yang terpenting fisik di lapangannya juga baik,†klaim Nurhayanti.
