BOGOR TODAY- Gerakan Mahasiswa Kosgoro meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, selaku pembina pemerintahan daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan sekaligus menertibkan kepala daerah nakal menyusul meningkatnya jumlah kepala daerah yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.
Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi dalam keterangannya seusai menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) di Jakarta, pekan kemarin.

Gerakan Mahasiswa Kosgoro, kata Untung, menyoroti tiga hal yang menyebabkan praktik korupsi yang menjerat kepala daerah yakni mahalnya biaya politik dalam pilkada, masih kentalnya politik dinasti dan karakter dari kepala daerah itu sendiri yang memang berniat korupsi. Terakhir di penghujung tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Klaten, Sri Hartini, dalam operasi tangkap tangan (OTT) praktik suap promosi jabatan sebesar Rp 2 miliar.

Baca Juga :  Bogor Never Dry Betta Battle In Eastern Bogor, FCB Gelar Kontes Cupang dari Dalam dan Luar Negeri Ikut Meramaikan

“Dengan mengacu kepada tiga hal tersebut, semestinya Kemdagri dapat merumuskan kebijakan yang tepat sehingga rekrutmen kepala daerah dapat menghasilkan pimpinan daerah yang bebas korupsi,” kata Untung, kemarin.

Contohnya, kata Untung, Kemdagri dapat menelurkan kebijakan menghapus biaya politik dan membatasi politik dinasti. “Bahkan, bila perlu calon kepala daerah di tes secara kejiwaannya apakah cenderung korup atau tidak,” kata Untung.

Baca Juga :  Sebut KSU Karya Mandiri Koperasi Rentenir, Pengurus Wilayah Tanah Sareal Klarifikasi dan Mohon Maaf

“Orang melamar kerja saja di tes kejiwaannya. Masa calon kepala daerah yang memiliki kewenangan yang luas tidak di tes,” tambahnya.