BOGOR TODAY – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 3 dan 4 yang sudah terdistribusikan pada pekan lalu mendapat sejumlah keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut, lantaran mereka yang sebelumnya mendapat BST, namun untuk tahap yang sekarang ini nama mereka tidak ada, sehingga tidak mendapat surat pemberitahuan berupa wiesel kantor Pos dari para pengurus RT-nya masing-masing.

Baca Juga : Ini Curhat Kakek Usia 104 Tahun di Bogor Saat Disuntik Vaksin Covid-19

Baca Juga : Oknum Karyawan Bank Gelapkan Uang Nasabah

Baca Juga : Peradi Kota Bogor Buka PKPA

“Iya, nama suami saya sekarang mah engga ada, tidak dapat wiesel dari pak RT dan ketika ditanya katanya ada sekitar 13 orang yang dikurangi. Jadi bukan suami saya aja yang engga dapat, tapi ada 13 orang katanya ga dapat,” kata salah seorang warga yang tinggal di Kecamatan Bogor Selatan, Halimah, belum lama ini.

BACA JUGA :  Menjemput Keberkahan: Panduan Sunnah Rasulullah SAW Sebelum dan Sesudah Tidur

Padahal, lanjut dia, di bulan Ramadan ini banyak kebutuhan seperti menyiapkan buat sahur dan buka puasa. “Katanya yang sekarang ini mah Rp 600 ribu. Nah, kalau dapat kan uangnya bisa buat belanja untuk beli kebutuhan sahur dan juga buka puasa beberapa hari kedepan,” ucapnya.

Baca Juga : Tunggakan Pajak Golf Bogor Club Capai Rp 10 Miliar

Baca Juga : Kang Didin Pendekar Dongeng Indonesia Tetap Eksis Meski Pandemi

Meski sedikit sedih, tapi dirinya mengaku tidak apa-apa, mungkin bukan rezeki. “Ya, ini bukan rezeki kali. Mudah-mudahan ada rezeki lain, dari hasil keringat suami saya,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Fahrudin membenarkan, bahwa penyaluran BST tahap 3 dan 4 ada pengurangan jumlah penerima manfaat, yang sebelumnya 58 ribu KPM (Keluarga Penerima Manfaat), kini menjadi 38 ribu KPM.

BACA JUGA :  Toyota Fortuner Seruduk Warung di Kemang, Pengendara Motor Tewas

“Memang ada pengurangan, tapi pengurangan dan pengambil keputusan itu dari Kementrian. Kita hanya kirim data dan terus kita kawal data itu agar yang berhak menerima bantuan itu kita upayakan untuk tetap mendapat bantuan,” kata Fahrudin saat ditemui Bogor Today di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (21/4/2021).

Baca Juga : Gemar Makan Ikan Bisa Tekan Angka Stunting

Baca Juga : Penyaluran BST di Cikaret Abaikan Prokes Petugas Tak Dibekali Thermogun

Ia menuturkan, data KPM yang di kirim dari Dinsos itu di verifikasi oleh kementrian. “Artinya, jumlah 38 ribu KPM yang kami terima itu hasil verifikasi dari kementrian. Kalau untuk data semuanya sudah kami kirim ke kementrian, tapi yang cair tahap ini ada 38 ribu KPM. Jadi ada perbedaan (pengurangan) sekitar 20 ribu KPM,” pungkasnya. (Heri)

Bagi Halaman

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================