Anggota, kata Rudy juga menginginkan adanya peningkatan layanan kesehatan dan juga memastikan dana insentif untuk tenaga kesehatan teranggarkan di APBD 2022. “Alhamdulillah hari ini Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaraan 2022 sudah kita tandatangani. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota, dan juga kepada TAPD yang bekerja hingga larut malam untuk membahas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 ini,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan dengan ditandatangani Nota Kepakatan KUA-PPAS, pihaknya akan segera memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 sesuai dengan koridor yang disepakati. “Kami berharap APBD 2022 mendatang dapat berjalan optimal sehingga kepentingan masayarakat Kabupaten Bogor dapat dilayani secara maksimal demi tercapainya cita-cita Pancakarsa dan terwujudnya visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban,” kata dia.
Iwan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang bekerja siang-malam membahas KUA-PPAS. “Teman-teman dewan tentu ingin memastikan agar program tahun depan bisa kita optimalkan,” katanya.
Iwan mengakui, kondisi Pandemi Covid-19 yang masih sulit diprediksi kapan akan berakhir membuat pemerintah Kabupaten Bogor pesimis. Dalam KUA-PPAS Tahun 2022, kata dia, target pendapatan daerah hanya sebesar Rp 6,144 Triliun atau turun 1,5 Triliun dari target pendapatan 2021 yang ditetapkan sebesar 7,6 triliun.
Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp 6,9 Triliun. Artinya, masih terdapat defisit belanja sebesar Rp763,7 milyar. “Tentu kami berharap tahun depan Covid sudah landai dan kita bisa beraktifitas normal sehingga perekonomian kita membaik. Tapi, berkaca pada kondisi hari ini, kami tidak ingin menetapkan target terlalu tinggi,” tandasnya.
Selain penandatanganan Nota kesepakatan KUA-PPAS TahunAnggaran 2022, Rapat paripurna yang berakhir hingga pukul 23:55 tersebut juga beragendakan penyerahan Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Raperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2021-2051, dan Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelanggaaran Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bogor Tahun 2024. (Aditya)
