BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Bogor yang mulai berbenah dan memiliki concern khusus mendukung permodelan Kelurahan Kerukunan dan Inklusi di 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Babakan Pasar dan Kelurahan Katulampa yang diinisiasi oleh Metamorfosis dan Forbodas dalam mendukung visi dan misi Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, yaitu menjadikan Kota Bogor Ramah HAM, Keluarga dan Anak. Dalam waktu dekat Pemerintah Kota Bogor akan membuat Festival HAM dan untuk mendukung itu Metamorfosis sebagai Mitra Utama USAID-MADANI, bersama Forum Bogor Damai Sejahtera (Forbodas) sudah membuat membuat berbagai kegiatan penguatan kapasitas bagi warga dan lainnya di kelurahan tersebut.
Kegiatan yang baru saja dilakukan pada tanggal, 21 dan 23 Maret 2022, menyelenggarakan Monitoring Publik Program Toleransi Masyarakat & Keadilan Gender Kelurahan Babakan Pasar. Tujuan adanya partisipasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan dari aspek kepuasan masyarakat, melakukan monitoring program toleransi dan keadilan gender dan membuat rekomendasi kepada pemerintah terkait program yang perlu ditingkatkan di Kelurahan Babakan Pasar dalam menunjang Festival HAM.
Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah A.Rahman Muttaqin-FC MADANI, Anwar Razak-Direktur Kopel Indonesia dan Sofia-Direktur Metamorfosis. Kegiatan ini menggunakan Instrument Focus Grup Discussion (FGD) Community Score Card (CSC) – Kartu Penilaian Komunitas (KPK) yang sudah disepakati oleh komunitas. Kegiatan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan dan tiap tahapan menghasilkan skor dan rekomendasi.
Tahap pertama monitoring dilakukan kepada masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, anak muda dan organisasi yang ada di Kelurahan Babakan Pasar. Hasilnya adalah masyarakat meminta kepada kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih meningkatkan program dan anggaran penguatan kapasitas bagi semua unsur masyarakat khususnya perempuan, anak muda, disabilitas. Juga melibatkan semua unsur masyarakat tanpa terkecuali dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi di semua kegiatan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diadakan dari mulai tingkat RT sampai tingkat kota.
Tahap kedua monitoring dilakukan kepada pihak kelurahan yaitu lurah dan jajarannya, hasilnya adalah adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas dari penguatan kapasitas bagi SDM Kelurahan, juga masyarakat, kualitas fasilitas publik dan dibentukanya tim terpadu yang menangani masalah kekerasan perempuan, anak dan intoleransi bersama jaringan organisasi masyarakat sipil.
