BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor melaunching kebijakan diskon Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pengiriman elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) Kota Bogor secara massal oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, yang digelar secara hybrid di Arch Hotel, Kota Bogor, pada Rabu (2/2/2022).
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, seperti diketahui pandemi Covid-19 belum selesai, tetapi pihaknya terus berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga agar fiskal atau keuangan di Kota Bogor sehat juga terkendali. Karena itu pihaknya menjaga agar penerimaan pajak tetap dimaksimalkan, disisi lain harus dipahami kondisi ekonomi Kota Bogor, bagaimana persoalan yang dihadapi para wajib pajak ditengah pandemi ini.
“Oleh karena itu, semua yang diluncurkan sejatinya konteksnya menyeimbangkan antara realita yang ada sekaligus target-target pendapatan. Tetap kami menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan. Saya ucapkan terimakasih Bapenda yang telah terus berkolaborasi dengan semua stekholder mengkomunikasikan dengan Wajib Pajak (WP) beberapa langkah-langkah kami sehingga secara keseluruhan keuangan ataupun fiskal Kota Bogor reltif baik dan terkendali,” ungkap Bima kepada wartawan.
Bima melanjutkan, beberapa hal pernah disampaikan oleh kepala Bapenda, pertama yang paling penting tentu bagaimana memahami kondisi para WP sehingga ada stimulus atau keringanan yang diberikan dari Pemkot Bogor yang diatur regulasi melalu Perwali nomor 7 tahun 2022 tentang pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
“Kedua selain kebijakan diskon tadi telah disampaikan juga ada inovasi dalam Ikhtiar memaksimalkan pemanfaatan teknologi yaitu elektronik SPPT (e-SPPT). Ini agar lebih efisien dan lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanan bagi WP dalam memperoleh SPPT PBB-P2,” tuturnya.
Bima menjelaskan, hal itu sesuai visi Kota Bogor yaitu kota cerdas. Hari ini dirinya mendapat kabar, bahwa Kota Bogor diberikan award atau apresiasi kota cerdas terbaik SeIndonesia setelah Surabaya berdasarkan penilaian smart city center dari IPB University.
“Saya kira ini dilihat dari keberhasilan kami mengintegrasikan semua layanan digital, yang terbaik dengan layanan publik. Jadi e-SPPT ini terkait hal itu. Saya juga meminta Bapenda dan aparatur wilayah agar gencar mensosialisasikan ini kepada seluruh WP baik stimulus keringanan maupun maupun e-SPPT. Kami berharap masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan agar segera mendaftarkan e-SPPT,” jelasnya.
Bima memaparkan, jumlah WP ini yang sudah mendaftar ada 54.899 WP atau baru 20,2 persen perlu digencarkan lagi, disampaikan juga bahwa diskon atau pengurangan ketetapan PBB-P2 tahun 2022 ini bisa diberikan kepada WP yang telah terdaftar dan teregistrasi melalui E-SPPT PBB, diharapkan masyarakat lebih merasa penting mendaftar secara mandiri apalagi ada kebutuhan mendapatkan keringanan.
