BOGOR TODAY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor merespon positif gambaran umum Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), yang dipaparkan Bupati Bogor dalam Rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (17/9/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menilai gambaran umum yang disampaikan Bupati Bogor harus diterjemahkan dalam perencanaan dan alokasi anggaran di masing-masing SKPD.  Jika alokasi anggaran dan program di masing-masing SKPD tidak berdampak pada dua hal tersebut, DPRD akan secara tegas meminta adanya perubahan.

“Tema  “Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka pemulihan ekonomi daerah dan pelayanan sosial” yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memiliki  semangat yang sama dengan DPRD Kabupaten Bogor yakni, pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Rudy kepada wartawan.

Namun, kata Rudy, yang disampaikan bupati masih gambaran secara umum, Rancangan tersebut nantinya akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi, dan  Pemerintah Daerah belum menyerahkan secara detail penggunaan anggaran di masing-masing SKPD.

“Jadi kita akan membahasnya bersama, kalau nanti tidak sesuai dengan semangat pemulihan ekonomi dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat,  pasti akan minta dirubah dan disesuaikan,” katanya.

Menurut Rudy, prioritas belanja daerah dalam APBD Perubahan ini sangat menentukan nasib masyarakat Kabupaten Bogor. Menurut dia,  pandemi Covid-19 yang berdampak pada kesehatan dan perekonomian masyarakat berpotensi terjadinya krisis ekonomi dan gangguan stabilitas keamanan daerah.

“Jadi kami menekankan agar APBD Perubahan ini bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena itu juga akan mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Sebagai informasi, saat ini, pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi di Bumi Tegar Beriman turun hingga 10,54 persen. Jumlah penduduk miskin juga diprediksi naik 2,48 persen menjadi 9,14 persen di akhir tahun. Peningkatan presentase kemiskinan Kabupaten Bogor lebih tinggi dibanding Nasional dan Jawa Barat sebesar 0,28 persen dan 0,62 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga diprediksi meningkat 3,77 persen. Angka ini lebih besar dari Nasional dan Jabar yang diprediksi meningkat sebesar 2,9 persen dan 3,94 persen. (Adit/Iman R Hakim)