Untitled-11Meski belum jelas kapan Kota Baru Maja mulai dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Bogor yakin hal itu mampuendongkrak perekonomian di wilayah perbatasan.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Kecamatan Tenjo dan Parung Panjang me­mang kebagian jadi jalur lintasan di dae­rah terletak diantara perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten itu. Bupati Bogor, Nurhayanti pun percaya diri, salah satu sudut batas wilayahnya bakal jadi cantik.

“Saya yakin kok ini bisa mendongkrak perekonomian di wilayah barat. Memang sih cuma jadi jalur lintasan. Tapi kan selarah dengan RPJD kita yang ingij membenahi wilayah perbatasan,” kata Nurhayanti.

Luas area Kota Baru Publik Maja secara keseluruhan men­capai 10.900 hektare. Jumlah itu belum termasuk wilayah Ke­camatan Parung Panjang yang mencapai 8.276 hektare. Jika dikalkulasi, luasannya mencapai 19.176 hektare atau 4,5 kali lipat luas Kota Cimahi.

Luas 10.900 hektare terdiri dari Kecamatan Cisoka dan Ti­garaksa, Kabupaten Tangerang, 2.650 hektare. Kecamatan Tenjo 3.000 hektare dan Kecamatan Maja, Lebak 5.250 hektare.

Selain mengakomodir trans­portasi, Kota Baru ini dibangun untuk menjawab kebutuhan rumah di wilayah perbatasan kedua provinsi, Jawa Barat dan Banten. Rencananya, di kota baru ini akan disediakan pula rumah bersubsidi dengan kon­sep pengembangan kawasan berimbang (1:2:3) atau satu ru­mah mewah, dua rumah me­nengah dan tiga rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sebelumnya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pemban­gunan (Bappeda) Kabupaten Bogor, Ajat Jatnika menjelaskan, perbatasan Bumi Tegar Beriman bukan lagi sebagai ‘dapur’ yang selalu dibelakang, namun akan diubah menjadi yang terdepan.

“Selama ini, daerah ping­giran seolah tak terjamah. Sep­erti kasus Bojongkulur, maka mindset akan dirubah menjadi, setidaknya sama dalam hal in­frastruktur dengan daerah-dae­rah tetangga,” kata Ajar, Senin (30/5/2016).

Ia pun tak menampik jika wilayah perbatasan tak terjamah lantaran skala prioritas pemban­gunan di Bumi Tegar Beriman yang belum mengarah untuk pembenahan perbatasan. Ke de­pannya, kata Ajat, pembenahan perbatasan bakal menjadi skala prioritas utama.

“Kan selama ini terbentur dengan skala prioritas. Mana dulu nih yang mau dibenahi, cuma itu kan sebenarnya masalahnya, karena tetap harus bertahap dibenahinya. Kalau fokus di satu titik, yang lainnya nanti iri. Makanya, kita masuk­kan dalam revisi RPJMD dan RPJPD sebagai skala prioritas,” tukasnya.

 

loading...