Jeroan Sapi Impor Dan Frustasi

PEMERINTAH makin ketar ketir pada saat harga daging sapi tidak bisa mencapai harga 80 ribu dipasar. Kebutuhan masyarakat akan daging sapi sengaja dialihkan dengan memberikan impor jeroan sapi. Impor ini dilakukan untuk memberikan banyak pilihan kepada masyarakat agar terpecah pandangannya. Sebagian milih jeroan karena daging mahal. Padahal negara maju tidak makan jeroan sapi.

Oleh: BAHAGIA, SP., MSC.
Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan IPB dan
Dosen Tetap Universitas Ibn Khaldun Bogor

Kita boleh makan jeroan sapi namun sumber penyakit juga pasti banyak dari jeroan sapi. Dari jeroan itu dilangsungkan penetralan racun-racun dan penyakit-penyakit terutama pada hati sapi. Lantas mengapa kita justru memberikan pilihan seperti ini kepada rakyat. Ironis sekali kondisi rakyat kita kini kalau benar seperti yang dis­ampaikan pak menteri tadi. Impor ini dilakukan karena pemerintah galau dan bingung solusi apalagi yang bisa dilakukan. Pemerintah sengaja mencari jalan lain dengan cara mendatangkan jeroan sapi.

Cara ini bukti pemerintah sudah menemui jalan buntu un­tuk menurunkan harga daging sapi. Harga tetap naik meskipun lebaran sudah lama. Hampir dari bulan puasa hingga kini. Harga masih tetap saja tinggi. Jauh dari cita-cita 80 ribu per kilogram. Pemerintah mungkin heran me­lihat kondisi perdagangan dag­ing tanah air. Pemerintah sudah membuat pasar murah namun tidak menjadi solusi, pemerintah juga impor daging sapi tetapi juga menemui jalan buntu, pemerintah juga menunjuk BUMN seperti Bu­log dan BUMD untuk mengawasi pasar namun harga tetap mahal.

Pemerintah juga telah melaku­kan operasi pasar segetol mungkin tetapi nihil juga. Pemerintah har­usnya tau hukum dagang perta­nian atau agribisnis secar umum. Permasalahan pertanian dan dag­ing hanya pada bagian hulu, ten­gah dan hilir. Pemerintah selalu fokus pada hilir. Seperti tangkap kepala jika ekor menyengat. Sulit sekali cara perdagangan daging sapi, baiknya lakukan pengen­dalian dihulu, hilir dan tengah. Semua yang terlibat baik peda­gang kecil, besar dan penggemuk sapi dan importir diajak bersama. Peternak yang bergerak dihulu juga harus dimotivasi dan didu­kung dengan optimal. Jangan sam­pai peternak makin dikit.

Buktinya produksi tidak opti­mal. Masalah hulu apa yang men­jadi masalah. Lakukan mapping terhadap permasalahan hulu. Lakukan mapping masalah dihilir dan siapa saja yang bisa mendu­kung. Pisahkan juga masalah, sia­pa yang terlibat kartel sapi dan sia­pa mafianya. Harus ada mapping bagi pemerintah sehingga tidak kecolongan terus seperti saat ini. Sangat sederhana perdagangan daging sapi di Indonesia. Mapping peternak, dimaksudkan harus jelas peternaknya berapa jumlahn­ya. Produksi perternaknya berapa.

Berapa orang atau kelompok peternak lokal (masyarakat) dan berapa orang peternak perusa­haan. Bangun kelompok peter­nak yang terdiri dari peternak masyarakat dan peternak perusa­haan. Bangun sistem sosial pada kelompok ternak sehingga aturan diberlakukan oleh kelompok. Jika tidak ikut kelompok ternak akan kesulitan dipasar sebagai resiko. Dengan adanya kelompok peter­nak tadi akan diketahui berapa jumlah ternaknya. Apakah mereka akan menjual atau tidak.

Penguatan sistem sosial ter­nak tadi dapat memperkuat posisi tawar dari anggota peternak ter­hadap pasar. Pedagang tidak bisa dengan mudah mempermainkan harga ditangan peternak. Mereka mempunyai kekuatan untuk me­nahan sapi dan daging sapi mer­eka untuk tidak dijual. Mereka juga mempunyai kemampuan un­tuk mematok harga sesuai dengan harga pasar. Disini pemerintah ha­rus melakukan mediasi yang baik anatara kelomok ternak dan peda­gang. Jika tidak dilakukan bisa saja permainan para kelompok peter­nak terjadi.

Saat ditangan pedagang juga demikian adanya. Ditambah lagi dengan pedagang dan sekaligus perusahaan penggemuk sapi. Mer­eka mengambil sapi-sapinya yang sudah jadi (bakalan sapi). Pantau berapa banyak sapi yang mereka beli baik dari peternak dan dari impor anak sapi. Dengan cara itu dapat diprediksi berapa jumlah produksi ternak pada perusahaan penggemuk sapi. Jika tidak ter­penuhi, pemerintah harus men­carikan solusi mengatasi masalah produksi ternak tadi.

Misalkan menambah dan mendorong pertumbuhan zonasi ternak baru. Jika pemerintah seri­us kawasan ternak bisa sangat luas dan ternak tidak perlu dikandang­kan. Kita mempunyai perkebunan sawit yang sangat luas. Tersebar kebun sawit dari pulau Jawa, Su­matra dan Kalimantan. Luasan kebun sawit tersebut sebaiknya di­jadikan sebagai zonasi ternak. Pak­an ternaknya juga mudah untuk diambil. Dedaunan dan pelepah sawit tadi bisa dipergunakan un­tuk pakan sapi. Pemerintah sebai­knya memikirkan pengembangan sapi pada perkebunan rakyat dan pemerintah.

Daging sapi yang dihasilkan juga lebih segar dibandingkan dengan sapi yang sudah ada kare­na dibiarkan lepas secara alami. Sedangkan pada hilirnya, bangun sistem pasar yang benar. Peda­gang-pedagang didata siapa yang beli sapi dilokasi tertentu. Berapa yang dia beli dan dari kelompok peternak mana ia membeli. Peda­gang pengepul sapi tadi akan men­gumpulkan jumlah sapi yang ada pada kelompok peternak. Kemu­dian dipasarkan ke daerah mana sapi tadi.

Dengan cara ini langsung diketahui apakah terjadi penim­bunan sapi hidup atau tidak. Jika ada penimbunan mudah untuk mengawasinya karena terdata dengan jelas. Masalahnya pemer­intah tidak punya data pedagang mana yang beli dan ke kelompok apa. Bahkan ada peternak yang menternakkan sendiri dan tidak terdaftar pada kelompok peter­nak. Peternak yang tidak terdaf­tar dapat mengacaukan harga dan stok daging sapi. Suka-suka saja mau di jual ke siapa dan pasar mana.

Harusnya dengan wadah ke­lompok peternak bisa menjem­batani. Selain itu data siapa yang bermain dipasar. Apakah ada pemain baru atau tidak. Berapa banyak pedagang besar yang me­nampung ternak dari peternak pengepul. Berapa yang sudah di­beli oleh peternak tersebut. Data juga pedagang pengecer dipasar. Berapa banyak pedagang dalam satu pasar dan apakah mereka su­dah menerima daging dari peda­gang pengepul dan pedagang be­sar. Dengan cara seperti ini maka kartel daging sapi tidak ada yang berani melakukannya.

Terdeteksi siapa saja yang bermain. Terakhir, kesepakatan harga ditanda tangani bersama baik pedagang pengecer, peda­gang pengepul, pedagang besar, penggemuk sapi, peternak, dam pemerintah. Dengan cara seperti itu akan terhindar dendam da­gang antara mereka. Jangan buat keputusan yang merusak semua sistam pasar. Ingat mereka yang bermain dipasar jangan dimusuhi tetapi jadikan sebagai teman bis­nis sehingga menghindari konflik dan ketegangan sosial. (*)