“Perjanjian dengan PT. PGI mana saja yang harus di­evaluasi tidak bisa diadendum (batalkan), malah ini harus di­percepat,” terang Bima lagi.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan, Pemerintah Pusat meminta dengan sangat agar Terminal Baranangsiang segera dibangun. Pasalnya ter­minal ini dibutuhkan untuk percepatan transportasi Jabo­detabek yang terintegrasi. Mes­ki begitu, dana pembangunan akan tetap dibiayai PT. PGI. Saat ini sedang dalam proses revisi desain ke 20 kalinya ter­kait fasilitas penunjang.

BACA JUGA :  Deklarasikan Fraksi Aswaja, PKB-PPP Bersatu di DPRD Kota Bogor

“Pembangunan TB sesegera mungkin dilakukan setelah ekpose ke BPJT dengan tahap awal membangun terminalnya setelah itu fasilitas penunjang,”

Bima menambahkan, dalam pembangunan Terminal Ba­ranangsiang ia memastikan agar desain tidak merusak este­tika Kota Heritage, tidak sema­kin menimbulkan permasala­han kemacetan, dan tidak pula meminggirkan warga sekitar.

Sementara itu terkait Ter­minal Tanah Baru, Bima men­gakui pembebasan lahan be­lum sepenuhnya dilakukan. Apalagi kebijakan pusat dalam infrastruktur mendorong swasta untuk terlibat karena ada penghematan 100 trili­unan. Dampak pun terasa sig­nifikan mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan terminal. “Dipastikan tidak ada anggaran pembebasan la­han untuk terminal tipe B ini dari pusat,” pungkas Bima. (Abdul Kadir Basalamah)

Halaman:
« 1 2 » Semua
============================================================
============================================================
============================================================