UPAYA revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2013-2018 diklaim Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Syarifah Sofiah karena adanya perubahan penghitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga akan ada perubahan dalam capaian-capaian target indikator di 2018 mendatang.
RISHAD N OVIANSYAH
[email protected]
Namun, sumber Bogor Today menyebutkan, perencanaan dalam mewujudkan visi itu kurang maksimal, sehingga membuat setiap indikaÂtor penciri harus dituntaskan seÂcara bersamaan dan memberatkan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Seharusnya, sektor-sektor atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang krusial dalam mewuÂjudkan visi itu, diberikan anggaran ekstra. Tiak apalah anggaran di beÂberapa dinas yang tidak terlalu pentÂing dikurangi dulu,†kata sumber tersebut.
Tapi, lanjutnya, yang terjadi sekarang, ingin menjadi kabupaten termaju itu, tidak jelas ingin dilihat dari sektor mana. Pendidikan, kesÂehatan, ekonomi atau infrastruktur? “Harus direncanakan setiap tahunÂnya dengan baik. Tahun pertama, misalnya di sektor pendidikan, yasudah, berikan anggaran ekstra dulu disana. Sekarang mau jadi yang terbaik dari sektor mana saja tidak jelas,†tukasnya.
Diantara yang berubah meliputi, dari sebelumnya di dalam 25 penciri tercantum seluruh puskesmas terakreÂditasi, menjadi UPT Puskesmas terÂakreditasi. Kemudian penurunan penÂduduk miskin dari sebelumnya ditarget turun di kisaran 7-5 persen, dalam ranÂcangan menjadi 8,75-7 persen.
